Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petisi Dorong Jokowi Batalkan Pencalonan Budi Gunawan Mulai Bergulir

Kompas.com - 11/01/2015, 07:44 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Petisi yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik kembali pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI mulai bergulir. Petisi ini digagas Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho melalui situs change.org.

Mulanya, Emerson membuat petisi yang mendorong Jokowi agar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon kepala Polri. Petisi ini dibuat pada Jumat (9/1/2015) sore.

Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening gendut. Untuk itu, menurut dia, Presiden Jokowi perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam memberi masukan mengenai rekam jejak para calon kepala Kepolisian RI.

"Sudah seharusnya Jokowi mengulang kesuksesan dalam menjaring calon menteri Kabinet Kerja dan mendapatkan figur berintegritas dengan melibatkan KPK dan PPATK. Sebaliknya, Jokowi juga tidak mengulang kesalahan ketika memilih calon Jaksa Agung tanpa melibatkan KPK dan PPATK," tulis petisi tersebut.

Menurut Emerson, pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau politik balas budi. Penunjukan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda antikorupsi.

Jokowi diminta memastikan Kapolri yang dipilihnya tidak bermasalah atau menimbulkan masalah. Hal ini dianggap penting agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ke depannya tidak terganggu atau tercorong kredibilitas atau bahkan tersandera persoalan korupsi, HAM, pencucian uang, dan masalah hukum lainnya yang mungkin melibatkan Kapolri atau internal kepolisian.

"Meskipun pemilihan calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, namun jika Jokowi salah memilih figur Kapolri maka akan berdampak rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah," tulis petisi tersebut.

Petisi ini kemudian diperbarui setelah beredar surat penunjukan Budi Gunawan oleh Jokowi sebagai calon Kapolri yang akan diuji di DPR pada Jumat sore. Oleh karena itu, Emerson memperbarui isi petisinya. Dalam kolom update petisi, Emerson menyampaikan bahwa langkah Jokowi yang menunjuk Budi Gunawan mengecewakan. Dengan petisi tersebut, Emerson berharap Jokowi menarik kembali usulan pencalonan Budi Gunawan. Apalagi, KPK mengaku tidak dilibatkan dalam proses pencalonan Kapolri pengganti Jenderal Sutarman tersebut.

"Hal ini tentu mengecewakan dan dengan adanya petisi ini, kita masih tetap berharap Jokowi menarik kembali usulan calon Kapolri tersebut. Mestakung," tulis Emerson dalam petisinya.

Hingga Minggu (11/1/2015) pagi, petisi ini sudah didukung 252 orang. Saat dikonfirmasi, Emerson mengatakan bahwa petisi ini akan tetap dilanjutkan sebagai bentuk protes atas langkah Jokowi menunjuk Budi Gunawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com