Menkumham: Harus Ada Argumentasi yang Benar di Balik Pengajuan Peninjauan Kembali

Kompas.com - 09/01/2015, 15:56 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly Ambaranie Nadia K.MMenteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, narapidana yang akan dieksekusi harus memiliki argumen yang kuat saat mengajukan peninjauan kembali. Yasonna mempermasalahkan narapidana yang dengan mudah mengajukan peninjauan kembali tanpa mempertimbangkan alasan yang kuat di baliknya.

"Kan harus dibatasi, harus ada pembatasan-pembatasan dan argumentasi yang benar. Kalau asal saja setiap orang bisa mengajukan dengan alasan apa pun juga, tidak memenuhi keadilan," ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Yasonna mengatakan, pandangan sejumlah institusi masih simpang siur mengenai pengajuan peninjauan kembali. Ia menambahkan, ada yang mengatakan peninjauan krmbali dapat diajukan sekali, namun ada pula yang memperbolehkan mengajukan berkali-kali.

"Soal PK-nya, kita lihat ada yang berpandangan bahwa itu cukup satu kali karena untuk memenuhi kepastian hukum. Tapi ada yang bilang ini kan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga bisa berkali-kali," kata Yasonna.

Oleh karena itu, Kemenkumham bersama sejumlah instansi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengadakan pertemuan untuk membahas batas waktu pengajuan peninjauan kembali. Menurut Yasonna, hal tersebut perlu dibahas bersama agar dicapai kesepahaman mengenai mekanisme peninjauan kembali.

"Awalnya sih kita mau libatkan pakar-pakar lainnya. Tapi untuk sementara ini supaya antar kita saja dulu, pemerintah dan kekuasaan kehakiman supaya jadi baik," ujar Yasonna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.