Kompas.com - 09/01/2015, 15:44 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta institusi lainnya melakukan rapat koordinasi untuk membahas mengenai batas waktu pengajuan peninjauan kembali (PK).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, sejumlah instansi tersebut perlu membicarakan masalah itu secara bersama-sama agar dicapai kesepahaman mengenai peninjauan kembali. "Kita coba cari supaya ini bisa kita laksanakan dengan baik. Tidak elok kalau kita berdebat di media," ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (9/1/2015) siang.

Dalam rapat tersebut, turut hadir antara lain Jaksa Agung HM Prasetyo, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komjen (Pol) Suhardi Alius, Wakil Ketua Komnas HAM Siane Indriani, dan Ketua Mahkamah Agung Artidjo Alkostar. Yasonna mengatakan, Komisi Yudisial (KY) tidak dilibatkan karena pembahasan ini berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

"KY tidak karena kan itu urusannya harkat martabat hakim, sedangkan ini kan berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman," kata Yasonna.

Jaksa Agung HM Prasetyo berharap, dengan adanya pertemuan tersebut, akan muncul jalan keluar agar ada kepastian hukum. Ia menambahkan, jangan sampai pelaksanaan eksekusi terhadap narapidana berlarut-larut.

"Ya, nanti akan dibahas. Ada putusan MK dan sema (surat edaran Mahkamah Agung). Kita harus selaraskan antara keadilan dan kepastian hukum," ujar Prasetyo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

Nasional
Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Nasional
Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Nasional
Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Nasional
Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Nasional
Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X