Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Teror terhadap Majalah "Charlie Hebdo" Tak Bisa Dibenarkan

Kompas.com - 08/01/2015, 21:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah prihatin atas insiden penembakan di kantor majalah satir Charlie Hebdo di Paris, yang menewaskan 12 orang. Kalla juga menyatakan jika teror semacam itu tak bisa dibiarkan.

"Setiap yang begitu tentu kita tidak benarkan apa pun di mana pun. Di Indonesia kita melawan teror seperti dan tentu di negara lain kita menolak seperti itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Ia pun berpesan setiap warga negara Indonesia untuk lebih berhati-hati, karena serangan teroris bisa terjadi di mana saja. Mengenai kondisi di Indonesia, Kalla meyakini situasi dalam negeri masih kondusif.

Diberitakan sebelumnya, Kedutaan Besar RI di Perancis mengimbau warga negara Indonesia di Paris dan sekitarnya untuk waspada saat berada di tempat-tempat keramaian. Imbauan ini disampaikan menyusul insiden penembakan di kantor Charlie Hebdo. (Baca: Insiden Penembakan di Paris, WNI Diminta Waspada)

Dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (8/1/2015), KBRI di Perancis menyebutkan bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban dalam insiden berdarah tersebut. Pemerintah Perancis telah menetapkan situasi siaga atau waspada keamanan tingkat tertinggi di Paris dan sekitarnya (Ile-de-France).

Menyikapi kejadian tersebut, KBRI Perancis meminta WNI di Paris dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati saat berada di sekitar kantor media, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, tempat wisata, transportasi umum, dan tempat keramaian lainnya. Untuk keperluan bantuan darurat, WNI dapat menghubungi KBRI Paris melalui telepon 33(0) 145030760 dan 33(0) 621122109 (mobile).

"Imbauan juga disampaikan kepada PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Perancis agar meng-alert para mahasiswa Indonesia di Perancis," demikian pernyataan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com