Kompas.com - 08/01/2015, 19:59 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. KOMPAS/RADITYA HELABUMIWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, KPK masih menunggu hasil investigasi dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait izin terbang pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura. Menurut Bambang, Jonan menjanjikan akan segera memberikan hasil penelusuran timnya dari Kementerian Perhubungan.

"Tadi sore kita komunikasi lagi. Jonan bilang, inspektur khususnya akan laporkan hasil investigasi itu," ujar Bambang di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/1/2015). Namun, Bambang belum mengetahui lingkup kerja yang akan diserahkan Jonan ke KPK seperti apa.

Setelah bahan penelusuran itu diterima, kata Bambang, KPK akan langsung mempelajarinya. KPK akan menelisik apakah ada kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang.

"KPK akan pelajari apakah isinya maladministrasi atau ada penyalahgunaan kewenangan terkait perizinan," kata Bambang.

Bambang mengatakan, jika hasil kajian atas laporan Jonan itu menunjukkan indikasi penyimpangan, maka akan dilihat lagi apakah akan ditindaklanjuti oleh KPK atau lembaga penegak hukum lainnya

"Nanti KPK akan mempelajari kira-kira yang bisa didedikasikan oleh KPK yang bagian mana. Karena Jonan juga melibatkan lembaga penegak hukum lainnya," ujar Bambang.

Sebelumnya, Kemenhub menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima permohonan izin dari Indonesia AirAsia terkait perubahan hari operasi rute Surabaya-Singapura. Oleh karena itu Kemenhub pun sedang menginvestigasi siapa pihak yang terlibat dalam pemberian izin terbang AirAsia yang tidak sesuai dengan izin Kemenhub.

Sampai hari ini sudah ada total tujuh pejabat yang digeser dari posisinya terkait izin terbang AirAsia QZ8501 yang tak sesuai dengan izin yang diberikan Kemenhub. Dua di antaranya dinon-aktifkan.

"Jadi hari ini total ada tujuh orang, yaitu dua dari Kemenhub, tiga orang dari AirNav, dan dua orang dari AP I," ujar Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X