Kompas.com - 06/01/2015, 09:15 WIB
EditorSandro Gatra


KOMPAS.com - AWAL tahun selalu membawa harapan dan optimisme. Pada awal tahun 2015 ini, publik melambungkan harapan dan optimisme terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kerja nyata menjadi jawaban untuk merawat kepercayaan publik tersebut.

Keyakinan publik ini terekam dari hasil jajak pendapat yang digelar pada pengujung tahun lalu. Sebagian besar responden meyakini, tahun 2015, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan mampu mengatasi sejumlah persoalan. Di bidang politik, misalnya, 70 persen responden yakin dengan kinerja Presiden. Keyakinan serupa juga dinyatakan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan hukum.

Kinerja pemerintah dalam bidang politik akan diuji awal tahun ini dengan dinamika di parlemen. Salah satu agenda yang berpeluang memicu dinamika ialah pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilu Kepala Daerah (Perppu Pilkada) yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di ujung masa pemerintahannya pada 2014. Separuh lebih responden yakin, perppu yang mengembalikan pilkada secara langsung ini akan disahkan parlemen meski prosesnya tidak mudah. Tarik-menarik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tetap akan mewarnai dinamika politik.

Keyakinan pada kinerja pemerintahan Jokowi di bidang politik khususnya tidak lepas dari fakta bahwa pemerintah, terutama di awal periode, masih punya surplus kepercayaan dan dukungan publik.

Dinamika

Jika melihat hasil jajak pendapat terhadap pemerintahan baru pada rezim sebelumnya, terlihat pola yang hampir sama meski dengan derajat berbeda. Jajak pendapat Kompas pada setiap periode awal pemerintahan menunjukkan melambungnya harapan dan optimisme publik. Namun, dalam perjalanan waktu pemerintahan, terutama di akhir periode, dukungan publik cenderung menurun mengikuti kecenderungan redupnya popularitas presiden pada akhir masa jabatannya.

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), misalnya, jajak pendapat di awal pemerintahan merekam 76,2 persen responden yakin dengan kinerja pemerintahannya. Keyakinan terhadap Gus Dur dilandasi oleh sosoknya yang pluralis, demokratis, dan mampu mengatasi persoalan yang saat itu menjadi ancaman, yakni potensi disintegrasi bangsa.

Gus Dur juga diyakini mampu menjadi pemersatu dari ketegangan politik yang terjadi sebelum Pemilu Presiden 1999. Namun, popularitas Gus Dur menurun seiring dengan tuduhan keterlibatannya dalam skandal Buloggate. Gus Dur pun dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR.

Hal yang sama terjadi pada Megawati Soekarnoputri ketika menggantikan Gus Dur sebagai presiden pada 23 Juli 2001. Optimisme publik saat itu pada sosok Megawati tidak lepas dari harapan terhadap perempuan pertama yang menjadi presiden dalam mengatasi persoalan hukum, terutama kasus korupsi yang kala itu jadi sorotan publik.

Namun, seperti halnya Gus Dur, popularitas Megawati turun seiring dengan munculnya nama Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres 2004. Yudhoyono berhasil merebut simpati dan dukungan publik dengan memenangi pilpres.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.