Kompas.com - 05/01/2015, 11:39 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin rapat gabungan Fraksi MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014). TRIBUNNEWS/HERUDINKetua MPR Zulkifli Hasan memimpin rapat gabungan Fraksi MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menjadi saksi untuk terdakwa Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Riau, Gulat Medali Emas Manurung, yang didakwa memberikan uang sejumlah 166.100 dolar AS (sekitar Rp 2 miliar) kepada Gubernur Riau 2014-2019, Annas Maamun.

Seperti dikutip Antara, Zulkifli datang ke gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (5/1/2014) sekitar pukul 09.30 WIB, bersama dengan para pengawalnya.

Namun, mantan Menteri Kehutanan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak berkomentar apapun dan langsung masuk ke ruang tunggu lantai 1.

Dalam dakwaan Gulat, Zulkifli disebut memberikan tanda centang terhadap persetujuan perubahan luas Kawasan Bukan Hutan di provinsi Riau.

"Pada pertemuan itu Zulkfili Hasan memberikan tanda centang persetujuan terhadap sebagian kawasan yang diajukan dalam surat tersebut," kata anggota JPU KPK Ikhsan Fernandi pada 15 Desember 2014 lalu.

Pertemuan yang dimaksud terjadi antara Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau Yafiz, Kepala dinas Kehutanan Riau Irwan Effendy dan Kabid Planalogi Dinas Kehutanan Cecep Iskandar yang memberikan Surat Gubernur Riau No 050/Bappeda/58.13 tangal 12 Agustus 2014 perihal Mohon Pertimbangan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di provinsi Riau dalam Keputusan Penunjukkan Kawasan Hutan Sesuai hasil Rekomendasi tim terpadu kepada Zulkifli Hasan pada 14 Agustus 2014.

Peruntukkan SK tersebut antara lain untuk jalan tol, jalan provinsi, kawasan Candi Muara Takus dan perkebunan rakyat miskin seluas 1.700 hektare di kabupateng Rokan Hilir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selain itu Zulkifli Hasan secara lisan memberikan tambahan perluasan kawasan hutan menjadi bukan hutan provinsi Riau maksimal 30 ribu hektare," tambah Ikhsan.

Zulkifli sebelumnya sudah menerbitkan SK Menhut tertanggal 8 Agustus 2014 bernomor SK.673/Menhut-II/2014 berisi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 hektare dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 hektare di Provinsi Riau.

Zulkifli memberikan surat tersebut pada acara peringatan hari ulang tahun provinsi Riau pada 9 Agustus 2014 di Riau.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Nasional
Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Nasional
Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Nasional
Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Nasional
BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Nasional
Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

Nasional
Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

Nasional
BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.