Desa Sehat Jadi Fokus Kerja Sama Mendes dan Menkes

Kompas.com - 04/01/2015, 22:28 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan.

Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu.

Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.

Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.

Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang.

"Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya)," ujar Menkes Nila.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X