Peraturan Mahkamah Agung tentang PK Tidak Berseberangan dengan Putusan MK

Kompas.com - 01/01/2015, 17:31 WIB
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com- Hakim Agung Gayus Lumbuun menanggapi penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2014 yang hanya boleh dilakukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) hanya sekali bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

"MA perlu lebih professional dalam menyikapi Putusan MK," kata Gayus dalam pesan singkatnya yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (1/1/2015).

Menurut dia, MA dalam menerbitkan SEMA No 7 Tahun 2014 memang merupakan Wewenang Pimpinan MA, namun haruslah dengan memperhatikan aspek yang akan menjadi polemik di masyarakat, terutama di kalangan ahli hukum.

"Apabila SEMA tersebut ditujukan untuk PK Pidana yang sudah dibatalkan oleh MK," kata Gayus.

Dia menjelaskan bahwa SEMA No 7 Tahun 2014 tersebut didasarkan pada Pasal 24 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat 1 UU No 3 Tahun 2009 tentang MA yang menyebutkan PK hanya dapat dilakukan satu kali,

"Padahal MK melalui Putusannya No 34/PUU-XI/2013 telah memutuskan membatalkan Pasal 268 ayat 3 KUHAP yang sebelumnya PK hanya dapat dilakukan satu kali menjadi PK dapat dilakukan lebih dari satu kali," ungkapnya.

Gayus mengatakan putusan MK yang seharusnya bersifat "Erga Omnes" (berlaku untuk semua) berarti harus ditaati oleh semua orang, sementara Putusan MA bersifat "inter partes", yang artinya hanya mengikat pihak yang berperkara saja.

"Dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara kedudukan sebuah Surat Edaran(circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut," kata Gayus.

Gayus mengakui bahwa penerbitan SEMA ini berkaitan PK yang diajukan oleh gembong narkoba. (Baca: MA Putuskan PK Hanya Dibolehkan Dua Kali, Eksekusi Mati Dapat Segera Dilakukan)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Richard Eliezer Sebut Ricky Tahu Perintah Sambo Tembak Brigadir J

BERITA FOTO: Richard Eliezer Sebut Ricky Tahu Perintah Sambo Tembak Brigadir J

Nasional
Momen Ricky Rizal Berkelit saat Keceplosan soal Sarung Tangan Ferdy Sambo

Momen Ricky Rizal Berkelit saat Keceplosan soal Sarung Tangan Ferdy Sambo

Nasional
Pro Jo: Pandangan Kita Masih Sama, Kawal Pak Jokowi sampai 2024

Pro Jo: Pandangan Kita Masih Sama, Kawal Pak Jokowi sampai 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ketua Jo-man Kritik Sikap Relawan Jokowi Mirip Calo | PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan

[POPULER NASIONAL] Ketua Jo-man Kritik Sikap Relawan Jokowi Mirip Calo | PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Dewan Pers Bentuk Tim Khusus Pengaduan Pemberitaan Pemilu

Dewan Pers Bentuk Tim Khusus Pengaduan Pemberitaan Pemilu

Nasional
Hasil 'Lie Detector'-nya Berbohong, Kuat Ma'ruf: Yang Benar Saya Lah, Itu Kan Robot!

Hasil "Lie Detector"-nya Berbohong, Kuat Ma'ruf: Yang Benar Saya Lah, Itu Kan Robot!

Nasional
BERITA FOTO: Kuat Ma'ruf Mengaku Diminta Ferdy Sambo Berbohong

BERITA FOTO: Kuat Ma'ruf Mengaku Diminta Ferdy Sambo Berbohong

Nasional
RKUHP Disahkan Hari Ini, Berikut 12 Aturan yang Dianggap Bermasalah

RKUHP Disahkan Hari Ini, Berikut 12 Aturan yang Dianggap Bermasalah

Nasional
Hendra Kurniawan Bakal Bertemu Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Sidang

Hendra Kurniawan Bakal Bertemu Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Sidang

Nasional
PPKM Diperpanjang Jelang Nataru hingga 9 Januari, Seluruh Wilayah Level 1

PPKM Diperpanjang Jelang Nataru hingga 9 Januari, Seluruh Wilayah Level 1

Nasional
Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas

Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Nasional
Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Nasional
Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.