Catatan Mendagri untuk Otsus Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 27/12/2014, 11:39 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Indra AkuntonoMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan beberapa catatan setelah mencermati kinerja Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tahjo menilai, otsus yang ada belum membuat pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi optimal.

"Misalnya pada rekomendasi lingkup manajemen pembangunan, masih terdapat agenda krusial seperti penguatan kapasitas penyelenggara kebijakan pembangunan dalam mengelola siklus pembangunan yang masih sensitif dengan kebutuhan akselerasi tahap perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan belum optimal dilaksanakan," kata Tjahjo melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/12/2014).

Oleh karena itu, kata dia, masih diperlukan monitoring dan evaluasi kepada Provinsi Papua dan Papua Barat melalui pejabat setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penataan birokrasi juga, lanjut Tjahjo, masih harus berjalan dalam proses yang harus terus menerus ditingkatkan kapasitas dan profesionalismenya. "Tahun 2013-2014 menunjukkan proses peningkatan," imbuh Politisi PDI-P ini. 

Tjahjo mengatakan, evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat tiap tahun penting untuk mengukur tingkat capaian kemajuan kebijakan otonomi khusus Papua.Pembangunan di Papua, kata dia, harus mampu menurunkan tidak hanya kesenjangan sosial, namun juga mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan mampu mengurai akar masalah yang ada . Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU 21/2001, lanjut Tjahjo, maka Pememerintah Pusat harus memberikan dukungan terkait pengambilan kebijakan, serta membangun efektifas pemda dan DPRD/DPRPB dan MRP/MRPB.

"Agar semakin ada harmonisasi kewenangan dan tata hubungan antar lembaga untuk kedepan bersama mampu menggerakkan mengorganisir masyarakat secara terbuka membangun wilayah atau daerahnya," ucap Tjahjo.

Di sisi lain, lanjut dia, dilema dalam tata hubungan pusat-daerah dapat dilihat dari banyaknya kebijakan sektoral yang ditetapkan pemerintah pusat yang kurang tepat dengan kebutuhan sektoral di Papua dan Papua Barat.

"Kebutuhan programatik yang tepat yang harus jadi skala prioritas bersama, kalau tidak akan terus ada kecurigaan terselubung dalam pembangunan semesta berencana, khususnya di NKRI termasuk di dalamnya Papua," ucap dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X