Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD: Tak Ada Ideologi Merdeka di Papua

Kompas.com - 26/12/2014, 23:42 WIB
Kontributor Kompas TV, Alfian Kartono

Penulis

JAYAPURA, KOMPAS.com – Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, membantah ada kelompok yang berideologi merdeka, yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Gatot, gerakan sekelompok orang yang kerap mengganggu keamanan di Papua tak lebih dari protes terhadap pemerintah agar pembangunan di Papua lebih lancar.

Gatot mencontohkan tingkat kemahalan warga yang sakit di kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan Papua. Sebab, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai harus ke ibukota kabupaten atau provinsi dengan biaya mahal.

“Tidak ada ideologi merdeka di Papua, yang ada hanya perasaan dan kesejahteraan saja. Jadi kalau pembangunan di Papua lancar maka dengan sendirinya gerakan itu akan hilang. Ini saya sampaikan karena mendengar langsung teriakan dari masyarakat,” ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai meninjau pameran alutsista di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (26/12/2014).

Untuk penjagaan wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini dari Kabupaten Merauke hingga Kota Jayapura, Gatot menilai hingga kini sudah cukup memadai. Sebab menurut jenderal bintang empat tersebut, sejauh ini belum ada peristiwa membahayakan yang menonjol di wilayah tersebut.

Terkait program pemerintah Indonesia yang menjadikan perbatasan sebagai beranda negara, menurut Gatot akan segera direalisasikan dengan dukungan rencana Presiden Joko Widodo untuk menaikkan gaji dan tunjangan prajurit TNI kurang lebih 50 persen. Sementara itu, untuk pengembangan komando teritorial di Papua dan Papua Barat, menurut KSAD, rencananya Mabes TNI AD akan membentuk Kodam di Papua Barat.

Menurutnya, hingga kini TNI masih kesulitan mendapat lahan yang memadai di Manokwari, Papua Barat. Karena lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berada di luar kota.

“Jika TNI AD mendapat lahan, secepatnya dalam tahun 2015 maka Kodam akan dibentuk di Papua Barat. Lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berada di luar kota. Kami ingin dekat dengan pusat pemerintahan,” ucap Gatot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com