Kompas.com - 25/12/2014, 16:36 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di rumah dinasnya, di Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di rumah dinasnya, di Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).
|
EditorHindra Liauw

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak akan asal mengancam untuk memberi sanksi pegawai negeri sipil (PNS) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI terkait maraknya minimarket di ibu kota. Menurut dia, tak sedikit oknum PNS yang bermain dalam pemberian izin yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. 
 
"Cara berpikirnya kita itu jangan sedikit-sedikit kasih sanksi, sedikit-sedikit kasih sanksi. Konteksnya itu menegakkan aturan, bukan untuk mencari musuh," kata Djarot di rumah dinas di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014). 
 
Menurut dia, lebih baik pimpinan melihat terlebih dahulu konteks permasalahannya sebelum mengambil keputusan. Ia pun lebih menyenangi pendekatan dengan cara pembinaan maupun komunikasi bersama SKPD DKI. 
 
Senada dengan Djarot, sang istri, Happy Farida pun mengaku tidak akan memberi sanksi kepada para kader PKK yang kurang mengontrol warga-warga di lingkungan sekitarnya. Sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, kata Happy, ia lebih menekankan komunikasi daripada harus menegakkan sanksi.

Meski demikian, lanjut dia, kader PKK memiliki tanggung jawab untuk melayani balita, ibu-ibu, dan lansia dengan mengaktifkan posyandu dan taman aktif layak anak.

"Kader PKK itu kan ibu-ibu yang sukarela bekerja tidak dibayar. Kalau diberi sanksi, kok ya kejam banget. Yang penting komunikasi saja pendekatan dengan bertanya alasan yang membuat kader PKK itu kurang mengontrol dan mengawasi warga. Kader PKK itu perlu dihargai," ujar Happy. 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Nasional
Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Nasional
Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Nasional
Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.