Kompas.com - 25/12/2014, 16:36 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di rumah dinasnya, di Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di rumah dinasnya, di Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).
|
EditorHindra Liauw

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak akan asal mengancam untuk memberi sanksi pegawai negeri sipil (PNS) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI terkait maraknya minimarket di ibu kota. Menurut dia, tak sedikit oknum PNS yang bermain dalam pemberian izin yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. 
 
"Cara berpikirnya kita itu jangan sedikit-sedikit kasih sanksi, sedikit-sedikit kasih sanksi. Konteksnya itu menegakkan aturan, bukan untuk mencari musuh," kata Djarot di rumah dinas di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014). 
 
Menurut dia, lebih baik pimpinan melihat terlebih dahulu konteks permasalahannya sebelum mengambil keputusan. Ia pun lebih menyenangi pendekatan dengan cara pembinaan maupun komunikasi bersama SKPD DKI. 
 
Senada dengan Djarot, sang istri, Happy Farida pun mengaku tidak akan memberi sanksi kepada para kader PKK yang kurang mengontrol warga-warga di lingkungan sekitarnya. Sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, kata Happy, ia lebih menekankan komunikasi daripada harus menegakkan sanksi.

Meski demikian, lanjut dia, kader PKK memiliki tanggung jawab untuk melayani balita, ibu-ibu, dan lansia dengan mengaktifkan posyandu dan taman aktif layak anak.

"Kader PKK itu kan ibu-ibu yang sukarela bekerja tidak dibayar. Kalau diberi sanksi, kok ya kejam banget. Yang penting komunikasi saja pendekatan dengan bertanya alasan yang membuat kader PKK itu kurang mengontrol dan mengawasi warga. Kader PKK itu perlu dihargai," ujar Happy. 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Nasional
Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Nasional
Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Nasional
Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Nasional
Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Nasional
Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Nasional
Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Nasional
Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Nasional
Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan 'Maksa' Jadi Capres 2024, tapi...

Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan "Maksa" Jadi Capres 2024, tapi...

Nasional
Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Nasional
Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan

Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.