Soal Rencana Subsidi Tetap BBM, Menteri ESDM akan Umumkan Sebelum 1 Januari

Kompas.com - 24/12/2014, 20:22 WIB
Warga antre membeli bahan bakar minyak (BBM) di sebuah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (18/11/2014) dini hari. Antrean panjang terjadi karena adanya pengumuman pemerintah tentang kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter terhitung mulai 18 November pukul 00.00 WIB. TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN MUHAMMAD ABDIWANWarga antre membeli bahan bakar minyak (BBM) di sebuah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (18/11/2014) dini hari. Antrean panjang terjadi karena adanya pengumuman pemerintah tentang kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter terhitung mulai 18 November pukul 00.00 WIB. TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah masih mengunci rapat rencana mengubah pola subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan Menteri ESDM Sudirman Said akan mengumumkan langsung perubahan pola subsidi BBM tersebut sebelum tanggal 1 Januari 2015.

“Menteri ESDM akan umumkan kebijakan baru terkait BBMM bersubsidi. Tanya menteri ESDM, yang pasti minggu depan, sebelum tanggal 1 Januari,” kata Bambang di Komples Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil juga tak mau mengungkapkan kebijakan apa yang akhirnya diambil pemerintah terkait subsidi BBM. Dia hanya menyebutkan wacana subsidi tetap BBM akan dijelaskan oleh Sudirman pekan depan.

“Jadi tunggu saja Menteri ESDM, yang pasti akan adil untuk rakyat,” ucap Sofyan.

Sofyan melanjutkan, pemerintah juga berwenang mengubah pola subsidi BBM itu menjadi subsidi tetap tanpa harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, hal tersebut bisa ditetapkan dalam peraturan menteri.

“Nanti besaran subsidinya akan dimasukkan ke dalam RAPBN-P 2015 itu baru ke DPR,” ucap Sofyan.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana melakukan subsidi tetap per liter minyak. Nantinya pemerintah akan menetapkan angka subsidi yang masuk dalam RAPBN-P 2015. Angka subsidi setiap liter itu tidak akan berubah meski harga minyak dunia nantinya akan naik atau pun turun.

Dengan demikian, fluktuasi harga BBM bersubsidi ini akan ditanggung langsung oleh masyarakat. Rencana penerpana subsidi tetap ini awalnya dimunculkan untuk menyehatkan anggaran pemerintah. Selama ini, anggaran pemerintah selalu dibebankan oleh subsidi BBM sehingga ruang fiskal yang tersedia untuk dialihkan ke sektor profuktif menjadi sempit.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Nasional
Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

Nasional
UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

Nasional
Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Nasional
Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Nasional
Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

Nasional
Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.