Kompas.com - 24/12/2014, 17:11 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat membuka seminar peringatan 10 tahun tsunami Aceh di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (17/12/2014). KOMPAS.com/Roderick Adrian MozesMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat membuka seminar peringatan 10 tahun tsunami Aceh di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (17/12/2014).
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap, kebijakan pemerintah memerangi kapal-kapal asing pencuri ikan dapat diterapkan selamanya, meskipun ia sudah tidak lagi menjadi menteri.

Harapan itu disampaikan Susi seusai melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan ikan secara ilegal atau biasa disebut IUU (illegal, unreported, dan unregulated).

"Saya berharap apa pun yang terjadi, saya lanjut atau tidak menjadi menteri, perang IUU-IUU ini tidak boleh berhenti karena ini luar biasa (hasil laut) yang hilang dari kita," ujar Susi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Susi mengatakan, dalam pertemuannya dengan Ketua KPK Abraham Samad, mereka membahas permasalahan pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan. Ia pun menyerahkan sejumlah nama kapal perusahaan fiktif yang bebas berlayar di perairan Indonesia.

"Memang betul banyak nama kapal perusahaan yang diidentifikasi tidak ada, jadi izin dan nama banyak yang fiktif. Ini akan terus kita tindaklanjuti," kata Susi.

Susi mengaku, kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah mereguk hasil yang menggembirakan bagi para nelayan. Ia mengatakan, nelayan kini memeroleh ikan dalam jumlah banyak dalam jangka waktu yang lebih singkat

"Saya dapat banyak SMS, ikan sudah banyak ditangkap oleh nelayan yang biasanya dua minggu, sekarang dua hari mereka tangkap jumlahnya segitu," kata Susi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Susi, kesejahteraan nelayan sama-sama perlu diperhatikan layaknya petani. Ia menilai, nelayan dan petani bukan hanya sekadar profesi, namun juga mata pencaharian yang harus dilindungi hukum.

"Petani dan nelayan basic livelyhood dari sebuah bangsa. Jadi mereka aktor livelyhood, bukan sekadar profesi. Mereka wajib dilindungi," ujar dia.

Ralat: artikel ini telah diperbarui dari sebelumnya tertulis perang hiu-hiu menjadi perang IUU-IUU.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Nasional
Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.