KPK Anggap Penenggelaman Kapal Asing Kurang Dukungan

Kompas.com - 24/12/2014, 16:44 WIB
Abraham Samad, saat menghadiri sidang paripurna penetapan Pimpinan KPK di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (6/12/2011), ketika baru terpilih sebagai pimpinan KPK. TRIBUNNEWS/HERUDINAbraham Samad, saat menghadiri sidang paripurna penetapan Pimpinan KPK di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (6/12/2011), ketika baru terpilih sebagai pimpinan KPK.
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia kurang mendapat dukungan sejumlah lembaga. Padahal, Abraham menganggap kebijakan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu merupakan langkah yang tepat untuk melindungi laut Indonesia.

"Sayangnya ada beberapa institusi terkait tidak memberi ruang atau dukungan yang kuat untuk menyelamatkan laut dan perikanan kita," ujar Abraham di gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Abraham mengatakan, KPK telah melakukan komitmen dalam deklarasi bersama TNI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan untuk menyelamatkan sumber daya alam, termasuk sektor perikanan dan kelautan. Namun, Abraham menilai dukungan sejumlah instansi tersebut tidak mewakili komitmen mereka untuk mengeksekusi kapal penangkap ikan secara ilegal.

"Kami meminta pihak terkait untuk merealisasikan komitmen penyelamatan sumber daya alam. Mereka harus memberi dukungan kuat ke KKP untuk berkonsentrasi menyelamatkan laut kita," kata Abraham.


Abraham pun mengingatkan TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk melakukan hal-hal yang konkret dalam penegakan hukum. Ia menambahkan, semestinya tindakan yang sifatnya demokratis dan melalui birokrasi yang berbelit-belit tidak perlu dilakukan.

"Yang terpenting di lapangan harus segera dilakukan tindakan yang konkret," kata Abraham.

Abraham mengatakan, KPK sangat mendukung kebijakan KKP untuk menyelamatkan laut di Indonesia, terutama untuk penenggelaman kapal asing ilegal. Menurut dia, KKP memiliki komitmen yang serius dalam menengakkan pelanggaran-pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X