Ke PP Muhammadiyah, Jokowi Juga Minta Pendapat soal Eksekusi Mati dan Radikalisme
Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Gubernur, Kapolda, Kabinda di Istana Negara, Selasa (4/11/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo juga meminta pendapat PP Muhammadiyah terkait kebijakan pemerintah melakukan eksekusi hukuman mati terhadap bandar narkoba. Lima terpidana mati, tiga di antaranya terkait kasus narkoba, akan dieksekusi pada bulan Desember 2014 ini.
"Tadi kami minta pandangan dan saran dari Muhammadiyah berkaitan dengan hukuman mati," kata Jokowi, seusai pertemuan, di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2014).
Selain mengenai hukuman mati, Jokowi juga meminta saran terkait penanganan radikalisme di Indonesia. Ia menilai, gerakan radikalisme harus segera diantisipasi semaksimal mungkin sebelum meluas.
"Dua hal itu saja yang disampaikan ke beliau-beliau," kata Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Adapun Muhammadiyah diwakili oleh Wakil Ketua Umum Abdul Malik Fadjar dan sejumlah pengurus lainnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin tak bisa hadir karena sedang berada di luar kota. Sebelumnya, Jokowi juga menyambangi Gedung PBNU dan membahas permasalahan serupa.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Video Pilihan
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & Ketentuan
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
