Patrialis Akbar: Bangsa Ini Rugi kalau Hamdan Zoelva Tak Ada di MK

Kompas.com - 24/12/2014, 07:25 WIB
Hakim Konstitusi Patrialis Akbar bersama hakim lainnya meneruskan pembacaan putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/11/2013). Sebelumnya sidang putusan sengketa Pilkada Maluku berlangsung ricuh, massa yang diduga berasal dari pasangan penggugat, Herman Adrian Koedoeboen dan Daud Sangadji, menyerbu masuk ke dalam ruang sidang saat mendengar gugatan mereka ditolak.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Hakim Konstitusi Patrialis Akbar bersama hakim lainnya meneruskan pembacaan putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/11/2013). Sebelumnya sidang putusan sengketa Pilkada Maluku berlangsung ricuh, massa yang diduga berasal dari pasangan penggugat, Herman Adrian Koedoeboen dan Daud Sangadji, menyerbu masuk ke dalam ruang sidang saat mendengar gugatan mereka ditolak.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar mengatakan, semua hakim MK mendukung keputusan Ketua MK Hamdan Zoelva yang mengajukan surat keberatan mengikuti proses seleksi wawancara dengan Panitia Seleksi Hakim MK. Keputusan itu dinilai sudah tepat.

"Masa Ketua MK mau dilakukan fit and proper test yang selama ini justru punya integritas dan prestasi yang gemilang," kata Patrialis, seusai menghadiri pelantikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2014) malam.

Menurut Patrialis, Indonesia rugi jika sosok seperti Hamdan Zoelva tak lagi berkontribusi langsung di MK. Hamdan, kata dia, orang yang sudah mumpuni di lembaga tersebut.

"Kami tahu Hamdan orang bagus, kok. Bangsa ini rugi kalau Hamdan hilang dari MK," ujarnya.

"Biasanya, kalau DPR selama ini tinggal konfirmasi. Jangankan ketua, hakim MK saja selama ini di DPR tinggal konfirmasi masih mau atau enggak. Jadi, kalau Pak Hamdan tidak berkenan itu memang sudah sangat tepat. Semua hakim MK mendukung," papar Patrialis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hamdan menyatakan menolak mengikuti tahapan wawancara seleksi hakim MK. Ia mengatakan, alasannya menolak mengikuti seleksi karena merasa sudah pernah menjalaninya saat menjadi calon hakim MK pada tahun 2010 lalu. Menurut dia, hasil seleksi tahun 2010 dan rekam jejaknya selama menjadi hakim konstitusi sudah cukup untuk menjadi bahan penilaian Pansel.

Sementara itu, menanggapi penolakan Hamdan, Pansel menyatakan bahwa yang bersangkutan dianggap menarik diri dari pencalonan. Ketua Pansel Seleksi Hakim MK Saldi Isra mengatakan, semua calon harus melalui proses yang sama.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi III akan Minta Yasonna Terbuka soal Harun Masiku

Komisi III akan Minta Yasonna Terbuka soal Harun Masiku

Nasional
Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan E-commerce

Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan E-commerce

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

Nasional
Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

Nasional
Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Nasional
Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

Nasional
Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Nasional
Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Nasional
Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Nasional
Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Nasional
Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Nasional
Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Nasional
Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X