Kompas.com - 23/12/2014, 17:46 WIB
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan Ambaranie Nadia K.MKetua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan mengatakan, jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan lembaga penyiaran yakni netralitas lembaga tersebut. Menurut dia, pada tahun ini sejumlah lembaga penyiaran nampak tidak berimbang menayangkan program acara, terlebih yang menyangkut dunia politik.

"Paling banyak pelanggaran ditemukan dalam netralitas lembaga penyiaran. Terutama saat pemilu kemarin," ujar Judhariksawan dalam acara Refleksi Akhir Tahun KPI di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Judhariksawan menilai, media siar kerap dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk kepentingan sendiri mau pun kelompok. Apalagi, kata Judhariksawan, dalam kontestasi politik beberapa waktu nampak beberapa media yang terlihat jelas menunjukkan kecondongan dukungan politiknya.

Selain itu, Judhariksawan menilai, jenis pelanggaran lainnya yang kerap dilakukan beberapa lembaga penyiaran yaitu maraknya program acara yang menunjukkan martabat seseorang yang direndahkan.

"Misalnya dengan melempar tepung. Itu merendahkan martabat manusia sebagai bahan olok-olokan," kata Judhariksawan.

Judhariksawan mengatakan, pelanggaran lainnya yang banyak dilakukan yaitu tayangan kekerasan, pornografi, hal yang bersifat privasi, dan banyak melontarkan kata-kata kasar. KPI, kata Judhariksawan, telah mengenakan sanksi kepada sejumlah lembaga penyiaran yang melanggar peraturan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Penyiaran.

Judhariksawan menyatakan, tahun ini KPI telah mengeluarkan sebanyak 178 sanksi kepada sejumlah lembaga penyiaran, mulai dari teguran tertulis hingga penghentian penayangan program sementara. Bahkan, kata Judhariksawan, di tahun ini merupakan pertama kalinya KPI melayangkan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengevaluasi izin lembaga penyiaran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Nasional
KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

Nasional
 Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Nasional
Begini Penampakan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Begini Penampakan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
KSAD Tegaskan Kabar Haikal Hassan Bakal Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502 Hoaks

KSAD Tegaskan Kabar Haikal Hassan Bakal Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502 Hoaks

Nasional
Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

Nasional
Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Menkes: Kita Tidak Mau BPJS Kesehatan Defisit, Harus Positif

Menkes: Kita Tidak Mau BPJS Kesehatan Defisit, Harus Positif

Nasional
DJSN Targetkan Implementasi Kelas Standar JKN di Seluruh RS pada 2024

DJSN Targetkan Implementasi Kelas Standar JKN di Seluruh RS pada 2024

Nasional
KPK Akui Temukan 2 Kerangkeng Manusia Saat Akan Tangkap Bupati Langkat

KPK Akui Temukan 2 Kerangkeng Manusia Saat Akan Tangkap Bupati Langkat

Nasional
Setelah Tetapkan Waktu Pemilu 2024, DPR-Pemerintah Akan Bahas Tahapan-Jadwal Lebih Rinci

Setelah Tetapkan Waktu Pemilu 2024, DPR-Pemerintah Akan Bahas Tahapan-Jadwal Lebih Rinci

Nasional
Polri: Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat Tak Miliki Izin Resmi

Polri: Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat Tak Miliki Izin Resmi

Nasional
BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga 'Lone Wolf'

BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga "Lone Wolf"

Nasional
Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

Nasional
Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.