Dekat dengan Muhammadiyah dan Wiranto, Calon Hakim Konstitusi Ditanya soal Integritas

Kompas.com - 23/12/2014, 16:56 WIB
Calon hakim konstitusi Aidul Fitriaciada Azhari Kompas.com/SABRINA ASRILCalon hakim konstitusi Aidul Fitriaciada Azhari
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon hakim konstitusi Aidul Fitriaciada Azhari mendapat banyak pertanyaan dari sejumlah anggota tim seleksi hakim Mahkamah Konstitusi soal konflik kepentingan dalam tes wawancara, Selasa (23/12/2014). Aidul diketahui mendapat rekomendasi khusus dari Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan pernah menulis buku Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

"Apa Anda sekarang merupakan anggota partai politik atau ormas?" tanya anggota tim seleksi, Satya Arinanto.

Aidul menjawab, dirinya bukanlah anggota partai politik. Namun, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta itu mengakui dirinya adalah pengurus aktif Muhammadiyah.

"Kalau Muhammadiyah ajukan gugatan, Anda bagaimana? Ini karena hakim harus menjaga jarak. Kami tanya ini karena Anda dapat rekomendasi dari Pak Din," tanya Refly Harun, pakar hukum tata negara yang menjadi bagian dari tim seleksi.

Aidul mengaku, rekomendasi itu dikirimkan ke tim seleksi setelah dirinya mendaftar sendiri. Aidul menghormati rekomendasi dari Muhammadiyah, dan tidak akan mencabutnya.

Namun, untuk menjawab keraguan dari para anggota tim seleksi, Aidul menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) dalam memutuskan suatu perkara yang kemungkinan terdapat konflik kepentingan di situ. Satya juga mempertanyakan keterkaitan Aidul dengan Wiranto. Pasalnya, Aidul diketahui menulis buku tentang mantan Panglima ABRI itu.

"Jadi, saya diminta Saudara Yuddy Chrisnandi, katanya saya diundang Jenderal Wiranto. Saya bilang saya aktivis, tidak suka militer. Ternyata saya diminta buat buku, saya tanya ke Wiranto apa yang menarik? Dia keluarkan inpres tentang pelimpahan kekuasaan. Itu menarik, dan akhirnya saya tulis," kata Satya.

Meski menyanggupi membuat buku untuk Wiranto, Satya menampik bahwa hal tersebut akan memengaruhi integritasnya. Dia berjanji akan tetap memegang integritasnya sebagai hakim.

Seperti diberitakan, tes wawancara dilanjutkan pada hari ini terhadap calon hakim konstitusi Yuliandri (Guru Besar FH Universitas Andalas), Aidul Fitriaciada Azhari (dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta), dan Franz Astani (notaris).

Tes wawancara juga dilanjutkan terhadap Erwin Owan Hermansyah Soetoto (dosen FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), Muhammad Muslih (dosen FH Universitas Batanghari Jambi), dan Indra Perwira (dosen FH Universitas Padjajaran).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Nasional
Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Nasional
Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Nasional
BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X