Dekat dengan Muhammadiyah dan Wiranto, Calon Hakim Konstitusi Ditanya soal Integritas

Kompas.com - 23/12/2014, 16:56 WIB
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon hakim konstitusi Aidul Fitriaciada Azhari mendapat banyak pertanyaan dari sejumlah anggota tim seleksi hakim Mahkamah Konstitusi soal konflik kepentingan dalam tes wawancara, Selasa (23/12/2014). Aidul diketahui mendapat rekomendasi khusus dari Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan pernah menulis buku Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

"Apa Anda sekarang merupakan anggota partai politik atau ormas?" tanya anggota tim seleksi, Satya Arinanto.

Aidul menjawab, dirinya bukanlah anggota partai politik. Namun, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta itu mengakui dirinya adalah pengurus aktif Muhammadiyah.

"Kalau Muhammadiyah ajukan gugatan, Anda bagaimana? Ini karena hakim harus menjaga jarak. Kami tanya ini karena Anda dapat rekomendasi dari Pak Din," tanya Refly Harun, pakar hukum tata negara yang menjadi bagian dari tim seleksi.

Aidul mengaku, rekomendasi itu dikirimkan ke tim seleksi setelah dirinya mendaftar sendiri. Aidul menghormati rekomendasi dari Muhammadiyah, dan tidak akan mencabutnya.

Namun, untuk menjawab keraguan dari para anggota tim seleksi, Aidul menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) dalam memutuskan suatu perkara yang kemungkinan terdapat konflik kepentingan di situ. Satya juga mempertanyakan keterkaitan Aidul dengan Wiranto. Pasalnya, Aidul diketahui menulis buku tentang mantan Panglima ABRI itu.

"Jadi, saya diminta Saudara Yuddy Chrisnandi, katanya saya diundang Jenderal Wiranto. Saya bilang saya aktivis, tidak suka militer. Ternyata saya diminta buat buku, saya tanya ke Wiranto apa yang menarik? Dia keluarkan inpres tentang pelimpahan kekuasaan. Itu menarik, dan akhirnya saya tulis," kata Satya.

Meski menyanggupi membuat buku untuk Wiranto, Satya menampik bahwa hal tersebut akan memengaruhi integritasnya. Dia berjanji akan tetap memegang integritasnya sebagai hakim.

Seperti diberitakan, tes wawancara dilanjutkan pada hari ini terhadap calon hakim konstitusi Yuliandri (Guru Besar FH Universitas Andalas), Aidul Fitriaciada Azhari (dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta), dan Franz Astani (notaris).

Tes wawancara juga dilanjutkan terhadap Erwin Owan Hermansyah Soetoto (dosen FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), Muhammad Muslih (dosen FH Universitas Batanghari Jambi), dan Indra Perwira (dosen FH Universitas Padjajaran).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Nasional
KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

Nasional
Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Nasional
Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.