Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dekat dengan Muhammadiyah dan Wiranto, Calon Hakim Konstitusi Ditanya soal Integritas

Kompas.com - 23/12/2014, 16:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon hakim konstitusi Aidul Fitriaciada Azhari mendapat banyak pertanyaan dari sejumlah anggota tim seleksi hakim Mahkamah Konstitusi soal konflik kepentingan dalam tes wawancara, Selasa (23/12/2014). Aidul diketahui mendapat rekomendasi khusus dari Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan pernah menulis buku Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

"Apa Anda sekarang merupakan anggota partai politik atau ormas?" tanya anggota tim seleksi, Satya Arinanto.

Aidul menjawab, dirinya bukanlah anggota partai politik. Namun, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta itu mengakui dirinya adalah pengurus aktif Muhammadiyah.

"Kalau Muhammadiyah ajukan gugatan, Anda bagaimana? Ini karena hakim harus menjaga jarak. Kami tanya ini karena Anda dapat rekomendasi dari Pak Din," tanya Refly Harun, pakar hukum tata negara yang menjadi bagian dari tim seleksi.

Aidul mengaku, rekomendasi itu dikirimkan ke tim seleksi setelah dirinya mendaftar sendiri. Aidul menghormati rekomendasi dari Muhammadiyah, dan tidak akan mencabutnya.

Namun, untuk menjawab keraguan dari para anggota tim seleksi, Aidul menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) dalam memutuskan suatu perkara yang kemungkinan terdapat konflik kepentingan di situ. Satya juga mempertanyakan keterkaitan Aidul dengan Wiranto. Pasalnya, Aidul diketahui menulis buku tentang mantan Panglima ABRI itu.

"Jadi, saya diminta Saudara Yuddy Chrisnandi, katanya saya diundang Jenderal Wiranto. Saya bilang saya aktivis, tidak suka militer. Ternyata saya diminta buat buku, saya tanya ke Wiranto apa yang menarik? Dia keluarkan inpres tentang pelimpahan kekuasaan. Itu menarik, dan akhirnya saya tulis," kata Satya.

Meski menyanggupi membuat buku untuk Wiranto, Satya menampik bahwa hal tersebut akan memengaruhi integritasnya. Dia berjanji akan tetap memegang integritasnya sebagai hakim.

Seperti diberitakan, tes wawancara dilanjutkan pada hari ini terhadap calon hakim konstitusi Yuliandri (Guru Besar FH Universitas Andalas), Aidul Fitriaciada Azhari (dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta), dan Franz Astani (notaris).

Tes wawancara juga dilanjutkan terhadap Erwin Owan Hermansyah Soetoto (dosen FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), Muhammad Muslih (dosen FH Universitas Batanghari Jambi), dan Indra Perwira (dosen FH Universitas Padjajaran).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com