Kompas.com - 23/12/2014, 16:14 WIB
Calon hakim MK Indra Perwira indra/kompas.comCalon hakim MK Indra Perwira
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon hakim Mahkamah Konstitusi Indra Perwira mengatakan, DPR tidak memiliki hak untuk membahas substansi peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan oleh presiden. Menurut Indra, DPR hanya perlu menerima atau menolak perppu dengan mempertimbangkan syarat kegentingan yang memaksa.

Indra menjelaskan, selama ini ada kekeliruan yang terjadi ketika presiden mengeluarkan perppu dan substansinya dibahas oleh DPR. Padahal, Indra menilai, perppu adalah sebuah hukum yang sah dan nilainya turun menjadi seperti rancangan undang-undang ketika isinya dibahas oleh DPR.

"Harusnya dilihat saja apakah memenuhi unsur genting dan memaksa. Isinya enggak usah dibahas. DPR cukup bahas kegentingan dan memaksanya," kata Indra, dalam wawancara tahap I seleksi calon hakim konstitusi, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Saat DPR tidak menemukan unsur kegentingan dan memaksa, kata Indra, sudah sepatutnya perppu tersebut ditolak. Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu merasa ada konteks berbahaya ketika presiden mengeluarkan perppu tanpa pengawasan kegentingan dan memaksa dari parlemen.

"Ketika tidak ada unsur genting dan memaksa, tolak saja, jebret. Itu bentuk kontrol parlemen pada pemerintah. Kalau enggak genting dan memaksa, presiden sudah melampaui wewenangnya dan bisa otoriter," ujarnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Nasional
Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Nasional
Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Nasional
Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Nasional
BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
 Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Nasional
HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

Nasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X