Timsel: Tolak Ikuti Seleksi Wawancara, Hamdan Zoelva Dianggap Menarik Diri

Kompas.com - 23/12/2014, 12:08 WIB
Tim seleksi Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Refli Harun, Saldi Isra, Widodo Ekathahjana, dan Harjono dalam jumpa pers di kantor Kementerian Sekretaris Negara, Rabu (10/12/2014). Kompas.com/SABRINA ASRILTim seleksi Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Refli Harun, Saldi Isra, Widodo Ekathahjana, dan Harjono dalam jumpa pers di kantor Kementerian Sekretaris Negara, Rabu (10/12/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva resmi mengajukan surat keberatan untuk mengikuti proses seleksi wawancara dengan Tim Seleksi Hakim MK. Menanggapi keberatan itu, Tim Seleksi menilai Hamdan telah menarik diri dari proses seleksi.

"Kalau Beliau tidak ikut seleksi ya kami anggap menarik diri," ujar Ketua Tim Seleksi Hakim MK Saldi Isra di Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

 
Menurut Saldi, surat keberatan dari Hamdan sudah diterima pada Senin (22/12/2014) sore. Tim seleksi, sebut guru besar Universitas Andalas itu, tak bisa memaksakan kehendak kepada Hamdan untuk mengikuti proses seleksi. Sementara, di sisi lain, semua calon hakim konstitusi harus menjalani proses seleksi yang sama.

Ketidakikutsertaan Hamdan disesalkan oleh tim seleksi. Dengan mundurnya Hamdan, maka pilihan tim seleksi menjadi berkurang. Namun, dia memastikan proses seleksi akan tetap berjalan dengan atau pun tanpa kehadiran Hamdan.

"Kami akan tetap meneruskan proses ini, sore hari nanti akan kami sampaikan," katanya.

Tolak ikut uji kelayakan

 
Seperti diberitakan, Hamdan menyatakan keberatannya untuk ikut dalam tes wawancara hakim MK. Hamdan mengaku tak mau mengikuti tes itu lantaran merasa sudah pernah menjalani seleksi serupa pada tahun 2010 silam. Menurut dia, dengan bekal seleksi pada tahun 2010 dan jejak rekam selama menjadi hakim konstitusi sudah cukup menjadi bahan penilaian tim seleksi.

Tim seleksi hakim MK telah melakukan tes wawancara terhadap Lazarus Tri Setyawanta Rabala (dosen FH Unid Semarang), Fontian Munzil (hakim ad hoc Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat), Sugianto (dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon), Dhanang Widjiawan (manajer regulasi PT Pos Indonesia kantor pusat Bandung).

 
Selain itu, Krisnadi Nasution (dosen FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), I Dewa Gede Palguna (dosen hukum tata negara di FH Universitas Udayana), Imam Anshori Saleh (komisioner Komisi Yudisial), dan Hotman Sitorus (PNS Kementerian Hukum dan HAM).
 
Tes wawancara dilanjutkan  hari initerhadap calon hakim konstitusi Yuliandri (guru besar FH Universitas Andalas), Aidul Fitriaciada Azhari (dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta), Franz Astani (notaris).
 
Lainnya yaitu, Erwin Owan Hermansyah Soetoto (dosen FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), Muhammad Muslih (dosen FH Universitas Batanghari Jambi), dan Indra Perwira (dosen FH Universitas Padjajaran).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Nasional
Jika Ibadah Haji 2021 Digelar dengan Kuota Terbatas, Ini Kriteria Jemaah yang Bisa Berangkat

Jika Ibadah Haji 2021 Digelar dengan Kuota Terbatas, Ini Kriteria Jemaah yang Bisa Berangkat

Nasional
UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

Nasional
Saat KPK Sebut Singapura 'Surganya Para Koruptor', Respons, dan Permintaan Maaf

Saat KPK Sebut Singapura "Surganya Para Koruptor", Respons, dan Permintaan Maaf

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

Nasional
Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Nasional
UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X