Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poros Muda Golkar: Rekonsiliasi Harga Mati

Kompas.com - 23/12/2014, 09:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Para kader muda Partai Golkar berharap konflik yang tengah melanda partai berlambang pohon beringin itu tak diselesaikan melalui ranah hukum. Juru Bicara Poros Muda Golkar Andi Sinulingga mengatakan, jika penyelesaian melalui Mahkamah Partai tak mencapai islah, kemungkinan konflik akan dibawa ke pengadilan. Menurut dia, penyelesaian melalui pengadilan akan kembali memunculkan konflik jika salah satu pihak tak terima dengan putusan pengadilan. 

"Dualisme ini tidak mungkin diselesaikan di ranah pengadilan, disebabkan memakan waktu yang cukup lama, juga secara psikologis akan sulit diterima oleh pihak yang kalah dalam pengadilan," kata Andi, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (22/12/2014) malam.

Dampak psikologis itu, kata Andi, dikhawatirkan akan membuat konflik semakin meluas dan berpotensi keluarnya sejumlah kader karena konflik yang tak kunjung selesai. Sementara itu, partai politik lain membuka pintu bagi kader Golkar.

"Jika itu terjadi, Golkar akan kehilangan banyak kader baik itu yang migrasi maupun membentuk partai baru. Tentu saja ini tidak baik buat Golkar ke depan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, rekonsiliasi menjadi harga mati. Ia berharap, kedua kubu, baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sama-sama legawa dalam menerima apa pun hasil perundingan.

"Keduanya harus sama-sama legowo untuk mandeg pandito demi kepentingan partai yang lebih baik ke depan," ujarnya.

Mandeg pandito merupakan kependekan dari istilah lengser keprabon mandeg pandito. Istilah dalam bahasa Jawa itu memiliki makna seorang raja yang turun takhta kemudian meninggalkan persoalan duniawi sepenuhnya mempersiapkan diri menyucikan diri. Istilah itu populer ketika mantan Presiden Soeharto dipaksa lengser dari kursi jabatannya saat itu.

Selain itu, Andi menambahkan, kedua kubu perlu melakukan munas bersama yang diselenggarakan kedua belah pihak. Siapa pun yang nantinya memenangkan munas tersebut, kedua kubu harus dilibatkan dalam menyusun kepengurusan Golkar ke depan bersama dengan formatur lainnya.

Dalam pelaksanaan munas bersama ini, menurut Andi, ada opsi tambahan jika ada kesepakatan hanya Ical dan Agung yang didaulat untuk menjadi calon ketua umum. Jika Agung menang, Ical menjadi ketua dewan pertimbangan. Sementara itu, jika Ical yang menang, Agung menjadi wakil ketua umum.

"Dalam munas juga bersama diputuskan jalan tengah, Golkar tidak ada dalam pemerintahan, juga tidak dalam Koalisi Merah Putih. Golkar fokus bekerja menjalankan fungsi-fungsi kepartaian dengan menjalankan fungsi kontrol di parlemen dan merealisasikan program-program partai yang berpihak kepada rakyat banyak," katanya.

Pada hari ini, lima juru runding yang ditunjuk masing-masing kubu akan melakukan pertemuan untuk pertama kalinya. Dalam pertemuan ini, akan dibahas mekanisme perundingan untuk membicarakan penyelesaian konflik yang telah terjadi selama berbulan-bulan.

Tradisi aklamasi

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, konflik yang terjadi di tubuh Golkar saat ini mengindikasikan bahwa tradisi aklamasi masih tinggi. Jika hal ini dibiarkan, peluang munculnya kader berkualitas untuk ikut kompetisi sehat akan tertutup. Ray mengatakan, tradisi aklamasi ini seharusnya dapat dikikis. Dominasi segelintir elite parpol yang sepuh dianggap menjadi penghambat regenerasi politik. Perubahan era kepemimpinan saat ini mengharapkan agar proses demokrasi dapat berjalan lebih baik.

"Tabiat mereka tidak berubah. Parpol dianggap miliknya sendiri. Masalah yang ingin diselesaikan selalu lewat jalur pemerintah. Itulah tradisi yang harus dihindarkan," kata Ray saat diskusi bertajuk Presiden Baru, Politik Pecah Belah, dan Keharusan Regenerasi Elite Politik, sebagaimana dikutip dari harian Kompas, Selasa (23/12/2014).

Ray menuturkan, aklamasi hanya cocok di negara yang meneapkan sistem pemerintahan otoriter yang tidak mengedepankan dialog. Selain tidak mendidik, aklamasi juga tidak membuka ruang kompetisi.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menegaskan, parpol tidak boleh sombong dan menganggap partainya milik perorangan.

"Demokratisasi parpol harus didorong. Jangan hanya bicara demokrasi, tetapi internal tak demokratis," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com