Kompas.com - 22/12/2014, 15:37 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi KOMPAS.COM/Sandro GatraGedung Mahkamah Konstitusi
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim seleksi hakim Mahkamah Konstitusi mulai melakukan wawancara tahap I kepada 15 calon hakim konstitusi, Senin (22/12/2014). Tes wawancara akan dilakukan hingga Selasa (23/12/2014).

Untuk hari pertama ini, tim seleksi melakukan tes wawancara terhadap delapan calon hakim konstitusi terlebih dulu. Mereka adalah Lazarus Tri Setyawanta Rabala (dosen FH Unid Semarang), Fontian Munzil (hakim ad hoc Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat), Sugianto (dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon), Dhanang Widjiawan (manajer regulasi PT Pos Indonesia kantor pusat Bandung).

Selain itu, Krisnadi Nasution (dosen FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), I Dewa Gede Palguna (dosen hukum tata negara di FH Universitas Udayana), Imam Anshori Saleh (komisioner Komisi Yudisial), dan Hotman Sitorus (PNS Kementerian Hukum dan HAM).

Tes wawancara pada esok hari dilakukan terhadap calon hakim konstitusi Yuliandri (guru besar FH Universitas Andalas), Hamdan Zoelva (Ketua MK), Aidul Fitriaciada Azhari (dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta), Franz Astani (notaris).

Lainnya yaitu, Erwin Owan Hermansyah Soetoto (dosen FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), Muhammad Muslih (dosen FH Universitas Batanghari Jambi), dan Indra Perwira (dosen FH Universitas Padjajaran). Tim seleksi yang hadir hari ini yakni Saldi Isra, Refly Harun, Todung Mulya Lubis, Harjono, Satya Arinanto, Maruarar Siahaan, dan Widodo Ekatjahyana.

Nantinya, tim seleksi akan mengerucutkan calon hakim konstitusi dari tes wawancara tahap I. Setelah dikerucutkan, calon hakim konstitusi akan menjalani tes tahap dua yakni tes kesehatan dan tes wawancara tahap II yang rencananya akan dilakukan bersama tokoh-tokoh nasional.

Adapun, seleksi hakim konstitusi ini dilakukan untuk memilih satu hakim konstitusi untuk menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya pada 6 Januari mendatang. Hamdan merupakan hakim konstitusi yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 5.656, Kini Ada 1.583.182 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Bertambah 5.656, Kini Ada 1.583.182 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 14 April: 10.457.337 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.550.906 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

UPDATE 14 April: 10.457.337 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.550.906 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

Nasional
Rizieq ke Bima Arya: Kok Tega Mengatakan Saya Bohong?

Rizieq ke Bima Arya: Kok Tega Mengatakan Saya Bohong?

Nasional
Ini Kemungkinan Penyebab Rendahnya Etika Bersosial Media Netizen Indonesia

Ini Kemungkinan Penyebab Rendahnya Etika Bersosial Media Netizen Indonesia

Nasional
KSPSI Minta Pemerintah Sanksi Perusahaan yang Belum Lunasi THR 2020

KSPSI Minta Pemerintah Sanksi Perusahaan yang Belum Lunasi THR 2020

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, Presiden KSPSI Datangi Istana Kepresidenan Bahas THR Pekerja

Di Tengah Isu Reshuffle, Presiden KSPSI Datangi Istana Kepresidenan Bahas THR Pekerja

Nasional
Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Nasional
Bawa Kasus Rizieq ke Pidana, Bima Arya: Tak Ada Motivasi, Hanya Penegakan Aturan

Bawa Kasus Rizieq ke Pidana, Bima Arya: Tak Ada Motivasi, Hanya Penegakan Aturan

Nasional
Rizieq Pertanyakan Langkah Bima Arya Pidanakan Kasus RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Langkah Bima Arya Pidanakan Kasus RS Ummi

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Meningkat

Ketua DPR: Jangan Sampai Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Hadir di Istana, KSPSI Minta Perwakilan Pekerja Dilibatkan dalam Satgas THR

Hadir di Istana, KSPSI Minta Perwakilan Pekerja Dilibatkan dalam Satgas THR

Nasional
Kakorlantas Polri Sebut Ada 333 Titik Penyekatan Mudik Lebaran 2021

Kakorlantas Polri Sebut Ada 333 Titik Penyekatan Mudik Lebaran 2021

Nasional
Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X