Tutupi Tuduhan Pelecehan, Annas Disebut Suap Sejumlah Media Melalui Gulat

Kompas.com - 22/12/2014, 14:07 WIB
Gubernur Riau Annas Maamun ketika digiring KPK ke Rutan Guntur TRIBUNNEWS/DANY PERMANAGubernur Riau Annas Maamun ketika digiring KPK ke Rutan Guntur
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemimpin Redaksi Koran Riau Edi Ahmad mengatakan, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Riau, Gulat Medali Emas Manurung, memberikan uang sebesar Rp 200 juta untuk membungkam media atas pemberitaan buruk terkait Gubernur nonaktif Riau Annas Maamun. Menurut Edi, Gulat memberikan sejumlah uang kepadanya atas perintah Annas.

Saat itu, kata Edi, Annas tersangkut kasus dugaan pelecehan seksual terhadap putri mantan anggota DPD RI Soemardi Thaher.

"Di BAP, saksi (Edi) disebut terima Rp 200 juta. Annas bilang terkait pelecehan jangan sampai ditayangkan di Metro TV. Kenapa Anda?" tanya hakim Joko Subagjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Edi mengatakan, Annas memintanya untuk menutupi kasus tersebut dari media karena ia berlatar belakang media. Menurut Edi, Annas meminta Gulat untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta itu kepadanya.

"Pak Annas telepon, 'Ed tolong bantu pemberitaan isu pelecehan seksual itu tidak ditayangkan'," kata Edi, menirukan ucapan Annas. 

Edi lantas menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Kahfi Siregar, mantan wartawan tabloid hiburan nasional, melalui anak buah Edi yang bernama Azril. Kemudian, kata Edi, Kahfi yang membagi-bagikan uang Rp 200 juta itu ke sejumlah media.

"Sebetulnya tidak hanya kepada Metro TV, tetapi termasuk media lokal, termasuk media nasional di Jakarta. Tapi gagal, berita tetap tayang," kata Edi.

Edi mengaku kerap membantu Annas terkait masalah pemberitaan. Menurut Edi, banyak muncul persoalan sejak Annas dilantik menjadi gubernur, termasuk konflik dengan wartawan. Bahkan, Edi telah menunjuk orang agar mengubah perilaku Annas untuk memperbaiki citranya.

"Puncak konfliknya, muncul isu pelecehan seksual sampai ke Mabes Polri. Saya pikir ini tidak bisa dibiarkan," ujar Edi.

Sebelumnya, mantan anggota DPD RI, Soemardi Thaher, melaporkan Gubernur Riau Annas Maamun ke polisi karena dituding telah melecehkan putrinya, WW (39). Annas dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 27 Agustus 2014 dengan laporan polisi Nomor LP/797/VIII/2014/Bareskrim. Mabes Polri mengagendakan pemeriksaan korban pada Jumat (5/9/2014).

WW, berdasarkan keterangan keluarga korban, dipaksa memegang alat vital Annas saat akan mengurus administrasi seminar. Keluarga korban sudah berusaha meminta Annas untuk mengajukan permohonan maaf, tetapi tidak ada respons. Namun, melalui Pemprov Riau, Annas sudah membantah tudingan itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X