Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Rekening Gendut, Gendut karena Apa Dulu?

Kompas.com - 19/12/2014, 20:16 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, rekening dalam jumlah besar atas nama kepala daerah belum tentu berasal dari tindak pidana korupsi. Menurut Kalla, bisa saja uang yang ada di rekening tersebut berasal dari bisnis yang dimiliki sang pejabat.

"Ada juga kepala daerah yang dulunya pengusaha sehingga dulu dia banyak uang. Ada juga yang rekeningnya gendut mungkin karena istri bekerja. Jadi gendut karena apa dulu? Kita tak bisa pretensi semua yang punya uang itu koruptor. Nanti saya punya rekening gendut tapi anak saya pengusaha, masa salah?" kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Namun, lanjut Kalla, jika rekening gendut itu terbukti berkaitan dengan indikasi tindak pidana korupsi, maka sang kepala daerah tersebut patut dipersalahkan.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menyerahkan Laporan Hasil Analisis (LHA) terkait rekening gendut sejumlah pejabat daerah kepada Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejagung menerima delapan LHA terkait dugaan kepemilikan rekening gendut delapan kepala daerah, sedangkan KPK menerima LHA 10 kepala daerah.

Menurut Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, nilai rekening dalam LHA yang dianalisis mencapai miliaran rupiah.

Ketua KPK Abraham Samad menyebutkan, dari laporan yang diterima KPK, ada nama mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) dalam daftar pemilik rekening gendut tersebut. KPK pun siap untuk melakukan pengusutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com