Timsel Minta PPATK Telusuri Transaksi Keuangan Para Calon Hakim MK

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi menyambangi kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, Kamis (18/12/2014). Mereka ingin meminta PPATK menelusuri semua transaksi keuangan milik 15 calon hakim MK.

Ketua Timsel MK Saldi Isra mengatakan, 15 calon tersebut telah lolos syarat administrasi. Ada satu orang yang tidak lolos syarat administrasi.

"Kita minta nama-nama diklarifikasi transaksi keuangannya. Jadi, semua nama yang lolos memenuhi syarat untuk calon kita mintakan ke sini. Tadi kita juga sudah ke KPK," kata Saldi.

Pakar hukum tata negara Universitas Negeri Andalas itu mengatakan, hasil penelusuran PPATK dan KPK akan menjadi salah satu syarat lolos atau tidaknya seorang calon. Selain itu, Timsel MK juga mengimbau masyarakat yang mengetahui rekam jejak para calon agar menyerahkannya kepada pihaknya.

"Berapa yang tersaring itu tergantung. Setelah ini ada interview. Kami menerima masukan masyarakat juga," ujarnya. (Baca: Tahap Wawancara Seleksi Hakim MK Akan Terbuka untuk Umum)

Berikut 15 nama calon hakim konstitusi hasil seleksi tim pansel MK:

1. Prof dr Lazarus Tri Setyawanta Rabala, dosen FH Universitas Diponegoro (mendaftar)

2. Fontian Munzil, hakim ad hoc tingkat banding Tipikor Jawa Barat dan dosen Universitas Islam Nusantara Bandung (mendaftar)

3. Sugianto, dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon (mendaftar)

4. Dhanang Widjiawan, Manajer Regulasi PT Pos Indonesia kantor pusat Bandung dan dosen Poltek Pos Bandung (mendaftar)

5. Krisnadi Nasution, dosen Fakultas Hukum 17 Agustus Surabaya (mendaftar)

6. I Dewa Gede Palguna, dosen hukum tata negara Universitas Udayana (direkomendasikan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi Universitas Diponegoro, dosen Fakultas Hukum Untag Semarang, Keluarga Besar Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia)

7. Imam Anshori Saleh, komisioner Komisi Yudisial (mendaftar)

8. Hotman Sitorus, PNS Kementerian Hukum dan HAM (mendaftar)

9. Prof Yuliandri, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas (mendaftar)

10. Hamdan Zoelva (direkomendasikan oleh Setara Institute, Direktur Eksekutif Imparsial, HRWG, dan Presidium Constitutional Democracy Forum)

11. Aidul Fitriaciada Azhari, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (mendaftar)

12. Franz Astani, notaris (mendaftar)

13. Erwin Owan Hermansyah, dosen Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya (mendaftar)

14. Muhammad Muslih, dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi (mendaftar)

15. Indra Perwira, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (direkomendasikan oleh Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Padjadjaran)