Survei LSI: Masyarakat Masih Menginginkan Pilkada Langsung

Kompas.com - 17/12/2014, 12:52 WIB
Konferensi pers Lembaga Survei Indonesia (LSI), Rabu (17/12/2014). KOMPAS.com/Abba GabrillinKonferensi pers Lembaga Survei Indonesia (LSI), Rabu (17/12/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung, tidak melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Direktur LSI Kuskrido Ambardi (Dodi) mengatakan, hal itu tergambar dari survei yang dilakukan lembaganya pada medio 25 Oktober hingga 3 November 2014.

"Mayoritas rakyat Indonesia, atau sebesar 84,1 persen, pemilih menginginkan pilkada langsung," ujar Dodi, dalam konferensi pers di Kantor LSI, Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

Angka ini, menurut Dodi, jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemilih yang menginginkan pilkada melalui DPRD, yaitu sebesar 5,8 persen. Dodi mengatakan, hasil survei terhadap 2000 responden itu tidak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan pada Februari 2012.

Pada survei tahun 2012, 86,7 persen responden memilih pemilihan kepala daerah secara langsung, sementara yang memilih pilkada tidak langsung hanya berjumlah 8,8 persen.

Selain itu, sebesar 87,8 persen responden lebih memilih pemilihan bupati dan wali kota secara langsung. Hanya 8,1 persen responden yang memilih pemilihan melalui DPRD.

Dodi mengatakan, survei tersebut dilatarbelakangi agenda pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, yang akan dilakukan seusai masa reses di DPR. Pro-kontra mengenai pilkada langsung dan tidak langsung dinilai menjadi pembahasan yang perlu mendapat pertimbangan cukup besar karena melibatkan kepentingan rakyat dalam memenuhi hak politiknya.

Dalam survei ini, LSI mewawancarai 2.000 responden yang merupakan warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu. Survei tersebut menggunakan metode wawancara secara acak (random sampling).

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X