Diperiksa KPK, Annas Maamun Bawa Laporan Harta Kekayaan

Kompas.com - 17/12/2014, 11:02 WIB
Gubernur Riau Annas Maamun ketika digiring KPK ke Rutan Guntur TRIBUNNEWS/DANY PERMANAGubernur Riau Annas Maamun ketika digiring KPK ke Rutan Guntur
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Gubernur nonaktif Riau, Annas Maamun, kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.

Annas tiba di gedung KPK dengan menumpangi mobil tahanan bersama Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron. Annas nampak membawa sebuah map berwarna merah.

Annas mengaku bahwa map tersebut berisikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara miliknya. Hanya Annas yang menanggapi pertanyaan awak media, sedangkan Fuad yang berjalan di belakangnya tidak mau berkomentar.

"LHKPN, ini berkasnya," ujar Annas sembari memperlihatkan map tersebut kepada wartawan.

Saat ditanya tujuannya membawa LHKPN, Annas tidak menjawab dan langsung melewati pintu gedung.

KPK telah memperpanjang masa penahanan Annas terkait penyidikan kasus yang menjeratnya. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, masa penahanan akan diperpanjang selama 30 hari mulai 25 Desember hingga 24 Januari 2014.

KPK menetapkan Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Riau Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka setelah menangkap keduanya dalam operasi tangkap tangan di Perumahan Citra Grand, Cibubur, Kamis (25/9/2014). Mereka ditangkap bersama tujuh orang lain.

Dalam surat dakwaan Gulat, pengusaha itu disebut memberikan uang kepada Annas terkait dengan pengurusan peralihan status hutan tanaman industri (HTI) seluas 140 hektar di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Gulat menginginkan agar kawasan HTI yang ditanami kelapa sawit tersebut dialihfungsikan menjadi area peruntukan lain (APL). Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta yang diduga diberikan Gulat kepada Annas. Jika dikonversi ke dalam rupiah, maka jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.

KPK juga mengamankan uang 30.000 dollar AS dalam operasi tangkap tangan yang sama. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Annas mengakui bahwa uang 30.000 dollar AS ini miliknya dan bukan pemberian Gulat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X