Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/12/2014, 14:03 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho


KOMPAS.com
- Sejumlah jajak pendapat menjelang pemilihan anggota legislatif 2014 yang menyimpulkan kualitas kinerja DPR periode 2014-2019 tidak akan lebih baik, bahkan mungkin lebih buruk daripada parlemen sebelumnya, sudah terbukti. Hampir tiga bulan bekerja, mereka hanya memperebutkan kedudukan pimpinan alat kelengkapan DPR.

Harapannya, Koalisi Merah Putih (KMP) dapat menghadang kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Guratan "dendam" politik Pilpres 2014 sangat kasatmata dalam proses penyusunan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU itu didesain untuk mewujudkan ambisi KMP mendominasi lembaga perwakilan rakyat, mulai dari pusat sampai daerah, sehingga dapat mendikte kebijakan pemerintah. UU ini juga mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi No 92/PUUX/2012 yang menegaskan DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan dan membahas RUU tertentu sejak awal hingga akhir tahapan.

Namun, koalisi yang hanya diikat transaksi dan pragmatisme politik, tanpa cita-cita besar yang memihak kepentingan publik, sangat rentan dan sensitif, bahkan terhadap guncangan politik yang mungkin juga berwatak transaksional. Jejak itu dapat dicermati dari konflik internal PPP yang hingga kini belum terselesaikan. Perseteruan di antara mereka yang ingin menjadi bagian KMP atau KIH belum mencapai konsensus. Partai Golkar mengalami peristiwa yang tak kalah tragisnya. Kepemimpinan Aburizal Bakrie yang konon didasarkan pada kekuatan kapital serta kelihaian mengutak-atik aturan main internal partai, meski berhasil jadi ketua umum lagi dalam Munas Bali, harus dibayar sangat mahal dengan munculnya pengurus Partai Golkar tandingan dalam Munas Jakarta.

Rontoknya kepemimpinan Aburizal merembet ke soliditas KMP karena ia berjanji kepada para pendukungnya, pimpinan DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pilkada akan dilakukan DPRD. Untuk sementara waktu memang janji itu sempat membius mereka, mengingat kursi di daerah didominasi Partai Golkar. Mereka berharap, dengan memilih Aburizal, kedudukan kepala daerah sudah di tangan.

Kenyataan itu tentu membuat anggota partai di KMP juga risau. Terlebih KMP selama ini telah sepakat pilkada dilakukan secara langsung. Perubahan sikap Aburizal yang mendadak tentu sangat menyakitkan anggota koalisi lain, terutama Partai Demokrat. Susilo Bambang Yudhoyono tidak mau warisan fenomenal yang membuat citranya melambung hanya dijadikan komoditas politik. Ia pasti sangat memahami, kemarahan publik jika pilkada oleh DPRD tidak hanya ditujukan kepada Aburizal, tetapi juga dirinya. Ingatan publik tentu akan memunculkan memori kontroversi walk out Partai Demokrat pada pemungutan suara di DPR tentang RUU Pilkada beberapa bulan lalu. Perlawanan keras pasti akan dilakukan masyarakat karena parlemen telah memanipulasi kedaulatan kehendak publik. Merebaknya pemilik kapital "garis keras" yang ingin membangun imperium bisnisnya dengan mempunyai akses langsung kepada pusat kekuasaan menjadikan koalisi politik menjadi kartel yang membajak kedaulatan kehendak rakyat.

Namun, pendapat terhadap kebijakan politik yang beragam di KMP, dan mungkin juga akan terjadi di KIH, dapat menjadi berkah dalam perkembangan politik ke depan. Pembilahan parlemen menjadi dua kubu tidak harus permanen, tetapi tergantung isu politiknya. Isu tentang pilkada terbukti membuat sikap anggota KMP tidak seragam, sebagian memihak KIH. Pembilahan dua kubu juga cair menyikapi kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan. Sebagian anggota KMP juga mendukung kebijakan itu meskipun dengan catatan. Banyak kalangan menganggap fenomena itu merupakan benih koalisi rasional. Sikap politik tidak harus seragam, tetapi tergantung dari isu kebijakan publik.

Sekadar perbandingan mungkin bisa menengok sekilas satu episode dari praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Pada era Franklin D Roosevelt, Presiden AS dari Partai Demokrat yang terpilih empat kali sejak 1932, ia mencanangkan program yang disebut New Deal sebagai solusi mengatasi pengangguran dan krisis ekonomi akibat depresi tahun 1930-an. Pada masa itu Partai Republik tidak secara utuh menolak program tersebut. Sayap liberal dari partai tersebut mendukung kebijakan New Deal. Sementara itu, sayap konservatif Partai Republik bergandengan tangan di Kongres dengan sayap konservatif Partai Demokrat menentang kebijakan Roosevelt yang dianggap terlalu liberal. Pelajaran yang dapat dipetik, kubu Demokrat dan Republik dengan rasionalitas masing-masing tidak selalu seragam (Ilmu Politik, Ishiyama, John T dan Marijke Breuning (eds), 2013).

Oleh sebab itu, semangat rasional koalisi di parlemen harus dirawat dan disuburkan. Tanpa roh yang menjadi modal sosial dan mengutamakan kepemihakan kepada kepentingan rakyat, demokrasi representasi dapat terjebak dalam sistem yang oleh Condoret (sekitar abad ke-18) disebut Indirect Despotism (dalam Representative Democracy: Principle and Genealogy, Urbinati, Nadia, 2008). Ia adalah bentuk dari kekuasaan yang dijalankan sewenang-wenang karena merusak basis konsensus dan kesetaraan, tetapi ditaati publik karena mereka yang mewakili (wakil rakyat) dianggap sosok yang bermartabat, jujur, dan kompeten. Biang rezim politik yang despotis adalah parlemen yang tidak representatif sehingga tidak menghasilkan kebijakan yang memihak rakyat.

J Kristiadi
Peneliti Senior CSIS

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Nasional
Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Nasional
Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Nasional
Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Nasional
Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Nasional
PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

Nasional
LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

Nasional
Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Nasional
Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Nasional
Sejumlah LSM Kirim 'Amicus Curiae' ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Sejumlah LSM Kirim "Amicus Curiae" ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Nasional
Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Nasional
Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Nasional
PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

Nasional
Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.