KPK Panggil Mantan Bos PT Pertamina EP Terkait Kasus Gas Bangkalan

Kompas.com - 16/12/2014, 11:33 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Presiden Direktur PT Pertamina EP, Tri Siwindono, dan sejumlah direksi perusahaan tersebut sebagai saksi dalam kasus dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur. Mereka akan diperiksa sebagai saksi bagi Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko.

"Diperiksa sebagai saksi ABD (Antonio Bambang Djatmiko)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (16/12/2014).

Dalam kasus ini, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron diduga menerima suap dari PT MKS terkait jual beli gas alam yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Daerah di Bangkalan, PD Sumber Daya. Aliran gas alam yang diterima PT MKS disuplai oleh PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore.

Menurut KPK, suap yang diberikan Antonio kepada Fuad terjadi sejak Fuad masih menjabat sebagai Bupati Bangkalan pada 2007. Saat itu, Tri masih menjabat sebagai bos PT Pertamina EP.

Selain memeriksa Tri, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan untuk Direktur PT Pertamina EP Haposan Napitupulu, Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali Samiudin, Manajer Keuangan PT Pembangkitan Jawa Bali Andiani Rinsia, Kepala BP Migas tahun 2007 Kardaya Warnika, dan Kepala Divisi Pemasaran BP Migas tahun 2007 Budi Indianto.

PT Media Karya Sentosa (MKS) merupakan mitra perusahaan daerah Kabupaten Bangkalan, PD Sumber Daya, dalam menyalurkan gas hasil pembelian dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore untuk pembangkit listrik tenaga gas di Gili Timur Bangkalan dan Gresik. Direktur PT MKS Antonio Bambang Djatmiko diduga menyuap Fuad terkait jual-beli gas alam oleh PT MKS, yang bermitra dengan PD Sumber Daya dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Gas itu seharusnya dialirkan untuk pembangkit listrik, salah satunya untuk PLTG Gili Timur di Bangkalan. Namun, gas tersebut diduga tidak pernah sampai ke PLTG itu. Pembangkit listrik diduga tak pernah mendapat aliran gas, tetapi PT MKS terus mendapatkan kontrak pembelian.

Fuad yang pernah menjadi Bupati Bangkalan menerima jatah uang terima kasih. KPK menangkap Fuad pada Selasa (2/12/2014) dini hari di rumahnya di Bangkalan. Saat penangkapan, KPK juga menyita tiga koper besar berisi uang lebih dari Rp 3 miliar yang diduga suap dari PT Media Karya Sentosa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.