Kegelisahan Rakyat dari Daerah...

KOMPAS.com - KUNJUNGAN reses Dewan Perwakilan Daerah ke Sumatera Utara, Sabtu (6/12) sampai Selasa (9/12), tidak melulu diisi perbincangan terkait pengembangan infrastruktur. Di sela diskusi mengenai perbaikan jalan dan solusi atas krisis listrik, terselip ”sindiran” dan harapan untuk wakil rakyat yang terhormat.

Udara sejuk nan segar menyambut kami di kantor Pemerintah Kabupaten Dairi di Sidikalang, Selasa pagi. Rasa kantuk serta-merta hilang saat Bupati Dairi Johnny Sitohang menyuguhkan sarapan, lengkap dengan kenikmatan kopi robusta sidikalang, komoditas unggulan Dairi.

Setelah perut kenyang dan mata kembali segar, tiba saatnya agenda rutin berupa audiensi Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba, dan anggota DPD lain dengan jajaran pemerintah daerah setempat.

Johnny membuka pertemuan dengan memaparkan berbagai informasi seputar Dairi. Tak ketinggalan pula topik ”wajib” seputar kondisi infrastruktur daerah yang buruk di sana-sini.

Curhat Bupati

Baru 15 menit bicara, Johnny tiba-tiba berbelok ke topik lain dan mulai mencurahkan isi hati (curhat). Kata anak gaul sekarang, curhat colongan alias curcol.

”Saya selama ini susah sekali mau bertemu dengan anggota DPR. Saat berkunjung ke Senayan, mau berjumpa pun tak boleh. Sombongnya bukan main,” kata Johnny dengan tempo suara cepat dan nada tinggi.

Johnny mempertanyakan apa sebenarnya yang dikerjakan para wakil rakyat di Senayan. ”Namanya wakil rakyat, tetapi kalau bertindak selalu menunggu kepentingan partai politik dulu. Mereka itu sebenarnya wakil siapa?” tanyanya.

Pertanyaan menyentil dari Johnny dapat dimaklumi. Kinerja parlemen dewasa ini memang jauh dari prima. Kepentingan politik di DPR setelah Pemilu 2014 begitu mendominasi sehingga memengaruhi kinerja parlemen. Tiga bulan sejak pelantikan, DPR praktis menghabiskan sebagian besar masa persidangan 2014 untuk konflik internal.

Para hadirin tersenyum simpul mendengar apa yang disampaikan Johnny. Tak cukup DPR. Johnny pun ”menyerang” tamunya pagi itu. Meski berterima kasih atas kunjungan DPD, ia mendesak realisasi kunjungan kerja ini.

”Tak usah lagi kita pilih anggota DPD ini nanti kalau ternyata obrolan kita hari ini pun tidak ada tindak lanjutnya,” ujar Johnny. Yang disindir ikut tertawa.

Sesungguhnya bukan hanya Johnny yang gundah menyaksikan tingkah polah DPR. Saat di Parapat, Kabupaten Toba Samosir, Senin (8/12), tokoh masyarakat, J Manurung, menyayangkan sikap sebagian anggota DPR yang masih mempersoalkan pemilihan kepala daerah secara langsung.

”Kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Tak usah dipertanyakan lagi. Rakyat pasti mau memilih secara langsung. Saya heran, kenapa mereka (DPR) masih saja berpikir panjang?” kata Manurung.

O Silalahi (55), petani di Kota Pematang Siantar, juga berharap DPR di masa sidang berikutnya dapat berubah. ”Kuharap mereka betul-betul bekerja. Kita tengoklah tahun depan ini mereka kek mana,” kata Silalahi yang tengah mengantar cucunya berekreasi ke Kebun Binatang Pematang Siantar.

”Sudah dipilih, mereka (DPR) malah bertengkar. Banyak sekali yang mereka perebutkan. Padahal sudah dapat kursi, uang pun banyak. Tahun depan saya pindah ke lain hati sajalah. Tak mau pilih orang yang sama,” ucap Jeffry (30), pengusaha di Pematang Siantar.

Ada harapan

Irman menanggapi sindiran terhadap parlemen. Ia mengatakan, publik perlu mengapresiasi langkah politik di DPR yang telah berdamai pada Jumat (5/12). Manuver politik saling kunci satu sama lain telah berakhir.

Kedua kubu koalisi sama-sama menyepakati pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dengan demikian, pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan DPR bisa berjalan proporsional.

Dalam kesempatan lain, Irman justru lebih banyak menegaskan posisi DPD di tengah gonjang-ganjing DPR. Menurut dia, DPD bisa menetralkan kebuntuan kritis antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Berbagai agenda politik nasional yang melibatkan parlemen dimediasi DPD agar berlangsung lancar.

Parlindungan juga menggarisbawahi peran DPD yang tetap berjalan ketika DPR berada di jalan buntu. ”Saat DPR tidak bisa rapat dengan pemerintah, DPD telah rapat dengan enam menteri dan sejumlah lembaga pemerintah,” ujar Parlindungan.

Masih ada harapan untuk DPR di masa sidang mendatang. Pengesahan UU MD3 di akhir masa sidang 2014 merupakan langkah tepat mengakhiri konflik. Selanjutnya seperti kata O Silalahi saja. Kita lihat DPR tahun 2015. (Agnes Theodora)