Sebelum Lengser, Abraham Samad dkk Akan Kebut Penyelidikan Sejumlah Kasus

Kompas.com - 15/12/2014, 19:05 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad saat talkshow Anti Korupsi Film Festival (ACCFEST) 2014 di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014). Arimbi RamadhianiKetua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad saat talkshow Anti Korupsi Film Festival (ACCFEST) 2014 di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, KPK akan menyelesaikan tunggakan kasus-kasus yang belum selesai sebelum masa jabatan para pimpinan berakhir pada pertengahan Desember 2015. Salah satunya adalah penyelidikan kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"KPK konsentrasi menyelesaikan kasus-kasus besar ini karena mengingat masa jabatan kami tinggal setahun lagi, 17 Desember 2015," ujar Abraham di Gdeung KPK, Jakarta, Senin (15/12/2014).

Namun, Abraham tak dapat memastikan kapan penyelidikan mengenai SKL BLBI ini akan naik ke tahapan berikutnya.

Tak hanya penyelidikan SKL BLBI, kata Abraham, KPK juga berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan tunggakan sejumlah kasus lainnya.

"Ini kan masih terus didalami masih perlu pengembangan-pengembangan. Bersabarlah menunggu cerita-cerita selanjutnya," kata Abraham.

Dalam penyelidikan kasus SKL BLBI, KPK telah meminta keterangan sejumlah mantan menteri di era Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Mereka adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti; mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi; mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli; dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kwik Kian Gie.

Abraham menegaskan, KPK menghadapi kendala untuk memanggil sejumlah tokoh penting negara jika keterangannya memang dibutuhkan dalam penyelidikan kasus ini. Menurut dia, pemeriksaan di KPK selalu transparan dan tidak ada kasus yang dibekukan.

"Siapa pun dia mau presiden mau wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, bagi KPK no problem," ujar Abraham.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Nasional
Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X