Sebelum Lengser, Abraham Samad dkk Akan Kebut Penyelidikan Sejumlah Kasus

Kompas.com - 15/12/2014, 19:05 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad saat talkshow Anti Korupsi Film Festival (ACCFEST) 2014 di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014). Arimbi RamadhianiKetua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad saat talkshow Anti Korupsi Film Festival (ACCFEST) 2014 di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, KPK akan menyelesaikan tunggakan kasus-kasus yang belum selesai sebelum masa jabatan para pimpinan berakhir pada pertengahan Desember 2015. Salah satunya adalah penyelidikan kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"KPK konsentrasi menyelesaikan kasus-kasus besar ini karena mengingat masa jabatan kami tinggal setahun lagi, 17 Desember 2015," ujar Abraham di Gdeung KPK, Jakarta, Senin (15/12/2014).

Namun, Abraham tak dapat memastikan kapan penyelidikan mengenai SKL BLBI ini akan naik ke tahapan berikutnya.

Tak hanya penyelidikan SKL BLBI, kata Abraham, KPK juga berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan tunggakan sejumlah kasus lainnya.

"Ini kan masih terus didalami masih perlu pengembangan-pengembangan. Bersabarlah menunggu cerita-cerita selanjutnya," kata Abraham.

Dalam penyelidikan kasus SKL BLBI, KPK telah meminta keterangan sejumlah mantan menteri di era Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Mereka adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti; mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi; mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli; dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kwik Kian Gie.

Abraham menegaskan, KPK menghadapi kendala untuk memanggil sejumlah tokoh penting negara jika keterangannya memang dibutuhkan dalam penyelidikan kasus ini. Menurut dia, pemeriksaan di KPK selalu transparan dan tidak ada kasus yang dibekukan.

"Siapa pun dia mau presiden mau wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, bagi KPK no problem," ujar Abraham.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

WNI di Wuhan Khawatir, Seorang Mahasiswa di Apartemennya Diduga Kena Virus Corona

WNI di Wuhan Khawatir, Seorang Mahasiswa di Apartemennya Diduga Kena Virus Corona

Nasional
Surya Paloh Maklum jika Omnibus Law Tak Selesai Sesuai Target Jokowi

Surya Paloh Maklum jika Omnibus Law Tak Selesai Sesuai Target Jokowi

Nasional
Jaksa KPK yang Ditarik Akan Bertugas di Kejagung Mulai 3 Februari 2020

Jaksa KPK yang Ditarik Akan Bertugas di Kejagung Mulai 3 Februari 2020

Nasional
MK Tolak Uji Materi UU KPK, Nilai Pemohon Tak Jelas Uraikan Kerugian Konstitusionalnya

MK Tolak Uji Materi UU KPK, Nilai Pemohon Tak Jelas Uraikan Kerugian Konstitusionalnya

Nasional
Puan Bertemu Airlangga dan Yasonna di Gedung DPR

Puan Bertemu Airlangga dan Yasonna di Gedung DPR

Nasional
Jokowi Tak Mau Campuri Langkah Yasonna Copot Ronny Sompie

Jokowi Tak Mau Campuri Langkah Yasonna Copot Ronny Sompie

Nasional
NasDem akan Kembali Usulkan Pansus Jika Panja Jiwasraya Tak Total Bekerja

NasDem akan Kembali Usulkan Pansus Jika Panja Jiwasraya Tak Total Bekerja

Nasional
Pemerintah Tunggu Sikap WHO soal Tutup Penerbangan dari China

Pemerintah Tunggu Sikap WHO soal Tutup Penerbangan dari China

Nasional
Kemendagri Harap Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai Pertengahan 2020

Kemendagri Harap Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai Pertengahan 2020

Nasional
Cegah Jemaah Haji Terjangkit Virus Corona, Menag Koordinasi dengan Menkes

Cegah Jemaah Haji Terjangkit Virus Corona, Menag Koordinasi dengan Menkes

Nasional
Jokowi ke Ibu-ibu: Mana Tadi yang Bilang Uang PKH Boleh untuk Beli Pulsa?

Jokowi ke Ibu-ibu: Mana Tadi yang Bilang Uang PKH Boleh untuk Beli Pulsa?

Nasional
Klaim Kantongi Bukti Lutfi Berbuat Onar, Polri: Untuk Apa Menyiksa?

Klaim Kantongi Bukti Lutfi Berbuat Onar, Polri: Untuk Apa Menyiksa?

Nasional
WNI di Wuhan Belum Dievakuasi, Istana: Mereka Tak Boleh Keluar

WNI di Wuhan Belum Dievakuasi, Istana: Mereka Tak Boleh Keluar

Nasional
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Evakuasi WNI di Wuhan

Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Evakuasi WNI di Wuhan

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf Ekonomi Sulit, Wapres: Kata Orang Jawa Masih Syukur Lah!

100 Hari Jokowi-Ma'ruf Ekonomi Sulit, Wapres: Kata Orang Jawa Masih Syukur Lah!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X