Penegakan Hukum Mulai Berpengharapan

Kompas.com - 15/12/2014, 14:02 WIB
Hasil jajak pendapat KOMPASHasil jajak pendapat "Kompas" tentang kepuasan terhadap kinerja aparat penegak hukum
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

Sementara itu, dalam kasus-kasus hukum yang memiliki konsekuensi serius, seperti kasus pidana, korupsi, dan kriminalitas, tujuh dari sepuluh responden mengaku memilih prosedur hukum resmi untuk menyelesaikan persoalan. Salah satu contohnya dalam kasus pidana. Ini sejalan dengan data dari Badan Pusat Statistik, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang dicatat kepolisian masih sangat tinggi. Pada tahun 2011 ada 347.605 tindak pidana (kriminal) yang terjadi di Indonesia. Jumlah itu turun 1,85 persen pada tahun 2012, tetapi kembali naik 0,27 persen pada tahun 2013.

Aparat hukum

Hasil jajak pendapat juga memperlihatkan, aparat penegak hukum dipandang oleh dua pertiga responden (67 persen) masih gagal mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Ketidakpuasan responden terutama mengarah pada penanganan pelanggaran hak asasi manusia, kriminalitas, dan kasus korupsi. Tujuh dari sepuluh responden menyatakan, proses hukum pada tiga jenis tindak pidana itu tidak memuaskan. Dalam kasus narkoba, 67 persen responden juga menyatakan, penanganan tidak memuaskan.

Di mata publik, selama ini masih cukup lebar terbentang jurang antara harapan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan layanan yang didapat. Proses hukum di negeri ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman, dianggap belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Delapan dari sepuluh responden mengatakan hal itu dan hanya satu dari 10 responden menyatakan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sejumlah langkah memang mulai mencerminkan ketegasan hukum, seperti dalam peningkatan jumlah hukuman bagi koruptor di pengadilan banding Mahkamah Agung, penjatuhan pidana mati, serta hukuman penjara yang berat bagi terpidana perkara kriminalitas menonjol. Penolakan gugatan atas Nenek Fatimah di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, 30 Oktober lalu, juga menjadi salah satu cermin kepedulian hukum atas rasa keadilan masyarakat.

Namun, hal itu belum menghapus anggapan bahwa penegakan hukum di negeri ini tumpul ke atas (elite dan kaum kaya), tetapi sangat tajam ke bawah (kaum miskin dan rakyat biasa). Prinsip semua sama di mata hukum seakan tidak berlaku. Kasus pencurian pohon mangrove oleh petani Busrin alias Karyo di Probolinggo, Jawa Timur, menjadi contoh. Dia divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar untuk 2 meter kubik batang mangrove.

Masyarakat melihat lembaga penegak hukum masih lebih melayani kepentingan pemilik modal dan elite penguasa saat mereka berbenturan dengan rakyat. Ini terjadi dalam berbagai ranah konflik, baik di bidang perburuhan, agraria, permukiman, maupun pedagang kali lima. Kini, publik menunggu dan berharap berbagai percik penegakan hukum dan pemenuhan keadilan akan semakin mengucur deras di waktu-waktu mendatang.

(Antonius Purwanto/Toto S/Litbang Kompas)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X