Penegakan Hukum Mulai Berpengharapan

Kompas.com - 15/12/2014, 14:02 WIB
Hasil jajak pendapat KOMPASHasil jajak pendapat "Kompas" tentang kepuasan terhadap kinerja aparat penegak hukum
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


KOMPAS.com
- Penegakan hukum sepanjang 2014 mulai memberikan harapan. Sejumlah sinyal perbaikan ditangkap publik meski masalah mendasar, seperti budaya taat hukum dan mentalitas aparat, masih belum terselesaikan. Publik menaruh harapan besar pada sejumlah kebijakan penegakan hukum yang diambil pemerintah sembari mengapresiasi lembaga hukum yang telah gencar memerangi korupsi.

Evaluasi terhadap kondisi penegakan hukum ini terekam dalam hasil jajak pendapat Kompas yang dilakukan pekan lalu. Berbeda dengan penilaian publik pada jajak pendapat tahun-tahun sebelumnya, mayoritas responden (80,2 persen) saat ini menilai kondisi penegakan hukum selama 2014 berjalan sama baik, bahkan lebih baik, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Seiring dengan itu, persepsi terhadap lembaga-lembaga hukum juga merangkak naik. Apresiasi tertinggi diraih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diapresiasi 80,2 persen responden, diikuti Mahkamah Konstitusi (49,9 persen) dan Mahkamah Agung (47,1 persen). Citra kepolisian dan kejaksaan juga meningkat, mencapai angka tertinggi dibandingkan dengan penilaian empat tahun terakhir.

Sejumlah langkah yang diambil pemerintah tampak lebih banyak menuai keyakinan daripada ketidakyakinan publik. Sikap tegas terhadap birokrasi yang korup, penolakan grasi pada terpidana mati narkoba, hukuman berat bagi pelaku kriminalitas menonjol, dan pengangkatan Jaksa Agung HM Prasetyo disetujui publik jajak pendapat. Meski sejumlah kebijakan itu awalnya mengundang pro-kontra, publik pada umumnya masih jauh lebih banyak yang menaruh keyakinan dan kepercayaan kepada pemerintah.

Modal kepercayaan politik yang memadai tampaknya tak disia-siakan pemerintah. Kejaksaan Agung, misalnya, pada 5 Desember lalu menahan mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance, tersangka kasus korupsi pengadaan lahan PLTU Sumuradem. Padahal, kasus Yance yang merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu sudah mengendap lama, sejak ditetapkan sebagai tersangka empat tahun lalu. Kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi di sejumlah daerah juga bergerak mengungkap kasus-kasus korupsi dan menahan para tersangka, baik dari kalangan birokrat maupun swasta.

Penangkapan tersangka dan pengungkapan kasus korupsi memang masih menjadi primadona dalam penegakan hukum. Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Anti Korupsi yang digelar KPK di Yogyakarta, minggu lalu, mencerminkan langkah politik hukum pemerintah. Di tengah berbagai persoalan fundamental dalam penegakan hukum saat ini, pemihakan pemerintah pada pemberantasan korupsi menjadi langkah positif untuk perbaikan kondisi hukum negeri ini.

Budaya hukum

Salah satu persoalan fundamental yang terus menghantui penegakan hukum adalah budaya taat hukum masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa persoalan hukum kerap dipandang bisa "diselesaikan" dengan ikut sertanya pengaruh kekuasaan, kedudukan, dan uang. Kondisi ini memunculkan apatisme publik saat bersinggungan dengan kasus hukum. Publik jajak pendapat berpandangan, apatisme terhadap sistem hukum formal membuat mereka lebih memilih jalan keluar "informal" yang melanggar hukum.

Dalam berlalu lintas, sikap itu, antara lain, ditemui dalam keengganan untuk berurusan dengan penegak hukum, penggunaan uang suap, dan keengganan menempuh prosedur resmi. Sementara itu, dalam kasus hukum yang bersifat administratif, seperti kasus warisan, pajak, dan perizinan, empat dari sepuluh responden lebih memilih menyelesaikan persoalan dengan negosiasi atau lobi daripada dibawa ke pengadilan.

Dalam benak masyarakat masih tertanam anggapan bahwa jika berurusan dengan aparat penegak hukum, prosesnya akan cenderung berbelit dan memerlukan uang pelicin. Bahkan, sebagian masyarakat beranggapan, besarnya pengorbanan saat berurusan dengan aparat penegak hukum tidak seimbang dengan hasilnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X