MK Tolak Refly dan Todung, Politisi PDI-P Curiga Ada Kepentingan Hamdan

Kompas.com - 15/12/2014, 10:51 WIB
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memimpin penyumpahan saksi dalam sidang ke-3 perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/8/2014). Pasangan Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam Pilpres 2014. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memimpin penyumpahan saksi dalam sidang ke-3 perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/8/2014). Pasangan Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam Pilpres 2014.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah mengkritik sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak dua anggota tim panitia seleksi hakim konstitusi bentukan Presiden Joko Widodo, yakni Refly Harun dan Todung Mulya Lubis. Menurut Basarah, muncul kesan adanya kepentingan pribadi di balik penolakan tersebut.

Basarah menjelaskan, nuansa kepentingan politik pribadi di balik penolakan tersebut muncul karena Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan berminat kembali maju untuk periode kedua.

Bagi politisi PDI Perjuangan itu, penolakan MK pada dua anggota tim pansel patut dicurigai karena lembaga tersebut tak memiliki hak untuk menolak tim pansel yang dibentuk presiden.

"Surat keberatan MK sarat dengan nuansa kepentingan politik Hamdan Zoelva. Muncul kesan bahwa Hamdan Zoelva ingin pansel diisi orang-orang yang mendukungnya," kata Basarah, saat dihubungi, Senin (15/12/2014).

Basarah mengungkapkan, pembentukan pansel maupun nantinya penetapan hakim konstitusi dari unsur pemerintah merupakan wewenang Presiden Jokowi yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh MK.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "MK mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden."

Untuk menjamin proses penetapan hakim konstitusi yang transparan dan partisipatif, kata Basarah, sesuai perintah Pasal 19 UU tentang MK, maka presiden membentuk pansel untuk membantunya.

Sebelumnya, hakim konstitusi menolak Refly dan Todung sebagai anggota Pansel. Para hakim MK menilai, pemilihan kedua pakar hukum tersebut dapat memengaruhi proses seleksi yang diharapkan dapat berjalan secara objektif. (baca: Hakim Konstitusi Tolak Refly Harun dan Todung sebagai Anggota Pansel Hakim MK)

"Kiranya bapak presiden dapat mempertimbangkan kembali kedua anggota pansel, dengan harapan hakim konstitusi yang terpilih, nantinya dapat benar-benar menjaga independensi dan imparsialitas dalam melaksanakan kewenangan konstitusional MK," ujar Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar, dalam konferensi pers di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2014).

Menurut Gaffar, alasan para hakim MK menolak ditunjuknya Todung dan Refly sebagai anggota pansel, karena kedua nama tersebut merupakan ahli hukum yang sering beracara di MK. Keduanya beracara baik sewaktu mengajukan persidangan, maupun sebagai pengacara yang membela kliennya di MK.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Nasional
Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Nasional
Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X