Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: Banyak Kader Ingin Rekonsiliasi

Kompas.com - 14/12/2014, 17:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi Partai Golkar Taufiq Hidayat meminta konflik internal antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono segera diselesaikan. Pasalnya, kata dia, banyak kader Golkar yang bingung dengan perpecahan dan lebih menginginkan kedua kubu melakukan rekonsiliasi daripada saling adu kuat.

"Melihat perkembangan yang terjadi, saya berpandangan jalan rekonsoliasi adalah sangat baik, kalau berjalan efektif ini akan jalan cepat. Ini akan berdampak baik terhadap proses penyatuan," ujar Taufiq saat dihubungi, Minggu (14/12/2014).

Taufiq mengatakan, dia dan banyak kader Golkar lainnya berada dalam posisi di tengah-tengah menyikapi konflik ini. Dia mengaku tidak mendukung kubu Aburizal atau kubu Agung.

Dia meminta dua kelompok yang saat ini saling klaim menguasai Golkar, untuk mendengarkan keinginan para kadernya. Dengan begitu, rekonsiliasi bisa dilakukan tanpa perlu menempuh proses pengadilan. (baca: Muladi: Konflik Aburizal Vs Agung Laksono Baiknya Diselesaikan di Pengadilan)

"Jalan lain ada, menempuh jalur hukum, ini juga ada masalah waktu, dan yang tak dapat diprediksi hasilnya. Oleh karena itu saya mendorong jalan rekonsiliasi untuk kedua kubu," terangnya.

Lebih jauh, Mantan Ketua Umum PB HMI ini mengungkapkan, diperlukan sebuah tahapan di dalam rekonsoliasi. Hal yang paling utama, kata Taufiq, adalah bagaimana menguatkan semangat rekonsiliasi tersebut agar terealisasi. (baca: Hajriyanto: Perpecahan Merembet ke Fraksi Golkar, Kedua Kubu Harus Mau Rekonsiliasi)

"Dengan investigasi, mediasi, settelment. Bisa langsung ke tahap mediasi. Mediasi ini akan saya komunikasikan kedua belah pihak," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

Nasional
Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Nasional
KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com