Tanpa Rekonsiliasi, Golkar Terancam Turun Jadi Partai Papan Tengah pada 2019

Kompas.com - 12/12/2014, 21:26 WIB
Inisiator poros muda Golkar: Indra J Piliang, Andi Lukman, dan Andi Sinulingga (kiri-kanan), memberikan pernyataan pers di Jakarta, Kamis (10/7/2014). KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOInisiator poros muda Golkar: Indra J Piliang, Andi Lukman, dan Andi Sinulingga (kiri-kanan), memberikan pernyataan pers di Jakarta, Kamis (10/7/2014).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar diprediksi hanya akan menjadi partai papan tengah pada saat Pemilu 2019 mendatang. Hal itu terjadi apabila konflik di internal partai berlambang beringin itu tidak diselesaikan.

Juru Bicara Poros Muda Golkar Andi Sinulingga menilai, sulit bagi Golkar untuk mengembalikan posisinya sebagai partai papan atas apabila kedua belah pihak masih bersandar pada legalitas hukum.

"Partai Golkar terancam merosot di bawah 10 persen dan hanya menjadi partai papan tengah pada Pemilu 2019," kata Andi dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2014).

Pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, perolehan suara Golkar sebesar 14 persen. Perolehan suara itu menempatkan Golkar menjadi partai kedua pemenang pileg.


"Karena itulah, rekonsiliasi merupakan hal yang mutlak diperlukan dan karenanya pula dibutuhkan kebesaran jiwa dari kedua belah pihak demi masa depan organisasi yang lebih baik," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas IX Jakarta itu.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran Disarankan Tak Dulu Maju Pilkada untuk Hindari Spekulasi Publik

Gibran Disarankan Tak Dulu Maju Pilkada untuk Hindari Spekulasi Publik

Nasional
Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Nasional
Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Nasional
PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Nasional
Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Nasional
Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Nasional
PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Nasional
Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Nasional
Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Nasional
Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Nasional
Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Nasional
Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Nasional
Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Nasional
Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Nasional
Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X