Suryadharma: Mbah Moen Bilang PPP Enggak Boleh Oposisi

Kompas.com - 12/12/2014, 19:15 WIB
Suryadharma Ali gelar konsolidasi dengan pengurus DPW dan DPC DIY KOMPAS.com/ wijaya kusumaSuryadharma Ali gelar konsolidasi dengan pengurus DPW dan DPC DIY
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Suryadharma Ali, mengatakan bahwa Ketua Majelis Syariah DPP PPP Maimoen Zubair melarang PPP berada di kubu oposisi. Atas dasar itu, musyawarah kerja nasional (mukernas) memutuskan PPP sementara tetap berada di Koalisi Merah Putih selama langkah politiknya tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

"Berkaitan dengan koalisi yang memberikan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, itu Mbah Moen bilang PPP enggak boleh oposisi," kata Suryadharma, di lokasi Mukernas PPP, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Suryadharma menjelaskan, sesuai dengan amanat Mbah Moen, PPP tidak akan ragu mendukung pemerintahan Joko Widodo selama mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat. Akan tetapi, kritik juga akan diberikan jika nyatanya ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.

"Kalau pro-rakyat, PPP wajib dukung, itu amar ma'ruf. Kalau tidak pro-rakyat, PPP wajib kritisi, itu nahi munkar. PPP di KMP, tetapi menggunakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang saya sebut PPP bukan partai oposisi," ujar Suryadharma.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menyatakan partainya sementara ini belum akan meninggalkan KMP. Hal itu diungkapkan Djan Faridz merujuk pada keputusan Mukernas PPP yang digelar di Jakarta.

Ia menjelaskan, mukernas merekomendasikan pada DPP PPP untuk menjalankan visi kebangsaan dan pembangunan yang stabil serta demokratis. Dengan alasan itu, PPP tetap akan mempertahankan diri sebagai partai penyeru kebaikan dari dalam barisan partai di KMP.

"Sekarang, sementara kita masih di KMP. Kita akan jadi kekuatan penyeimbang. Artinya, segala yang baik kita dorong, dan dukung, sementara yang keliru akan kita cegah, dan kita kritisi," kata Djan Faridz. (Baca: Djan Faridz Pastikan Mukernas Putuskan PPP Tetap di KMP)

Ia menegaskan, PPP hanya akan memilih kubu koalisi yang dianggap memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurut Djan Faridz, PPP tidak mementingkan kursi atau jabatan strategis selama masih diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi publik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PPP Dimyati Natakusumah sempat mengungkapkan adanya usulan agar PPP pindah dari KMP ke KIH. Tidak diakomodasinya PPP mendapatkan kursi pimpinan DPR/MPR menjadi salah satu pemicunya. (Baca: Sekjen PPP Merasa Tak Ada Manfaat di KMP, Bisa Jadi Lebih Baik di KIH)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perayaan Ulang Tahun Terakhir Pak Jakob Oetama...

Perayaan Ulang Tahun Terakhir Pak Jakob Oetama...

Nasional
Ulang Tahun ke-89 Jakob Oetama, dari Perjalanan Karier Hingga Kelahiran Kompas

Ulang Tahun ke-89 Jakob Oetama, dari Perjalanan Karier Hingga Kelahiran Kompas

Nasional
Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

Nasional
Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Nasional
Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Nasional
Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

Nasional
Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Nasional
Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Nasional
Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Nasional
Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X