Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Maklumi Pemerintah Belum Minta Maaf soal Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 11/12/2014, 20:01 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas memaklumi pemerintah yang hingga saat ini belum juga menyatakan permohonan maaf terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Saat ini, yang dinilai lebih penting bukanlah permintaan maaf pemerintah, melainkan perlakuan apa yang dilakukan pemerintah terhadap para korban pelanggaran HAM.

"Mungkin betul, ini belum waktunya. Mereka (Jokowi-JK) baru kerja 51 hari, jadi masih banyak waktu untuk menilai sikap mereka bagi kasus HAM," ujar Hafid, dalam konferensi pers Komnas HAM bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Sebagai informasi, dalam Lokakarya Nasional yang diselenggarakan Komnas HAM dan LPSK, pada Rabu (10/12/2014), Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pernyataan yang menyebutkan pemerintah belum perlu untuk meminta maaf soal pelanggaran HAM masa lalu. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Hafid.

Meskipun demikian, menurut Hafid, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menunjukan sikap dan komitmen untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Komnas HAM pun akan terus melakukan koordinasi dan meminta komitmen itu.

"Kami akan melakukan koordinasi, jika langkah yudisial dan rekonsiliasi sudah dilakukan, dan menemui hasil, maka tidak ada alasan pemerintah meminta maaf di hadapan publik," kata Hafid.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai juga menyatakan hal yang serupa. Tapi, menurutnya, permintaan maaf secara resmi oleh kepala negara biasa dilakukan oleh banyak kepala negara. Ia mencontohkan, Perdana Menteri Australia pernah menyatakan permohonan maaf, saat terjadi diskriminasi dan pelecehan terhadap suku Aborigin.

Selain itu, tutur Haris, mantan presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), juga pernah meminta maaf,atas apa yang telah terjadi pada pemerintahan sebelum ia berkuasa. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah bertanggung jawab untuk mengurus para korban pelanggaran HAM masa lalu. Salah satunya adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban.

"Tidak mungkin (minta maaf), pemerintahan baru kerja beberapa bulan. Ada proses, sejauh mana tanggung jawab negara. Kalau itu sudah konkret, negara yang memang bertanggung jawab, maka terbuka peluang pemerintah minta maaf," ujar Haris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com