Komnas HAM Maklumi Pemerintah Belum Minta Maaf soal Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 11/12/2014, 20:01 WIB
Konferensi pers Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/12/2014). KOMPAS.com/Abba GabrillinKonferensi pers Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas memaklumi pemerintah yang hingga saat ini belum juga menyatakan permohonan maaf terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Saat ini, yang dinilai lebih penting bukanlah permintaan maaf pemerintah, melainkan perlakuan apa yang dilakukan pemerintah terhadap para korban pelanggaran HAM.

"Mungkin betul, ini belum waktunya. Mereka (Jokowi-JK) baru kerja 51 hari, jadi masih banyak waktu untuk menilai sikap mereka bagi kasus HAM," ujar Hafid, dalam konferensi pers Komnas HAM bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Sebagai informasi, dalam Lokakarya Nasional yang diselenggarakan Komnas HAM dan LPSK, pada Rabu (10/12/2014), Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pernyataan yang menyebutkan pemerintah belum perlu untuk meminta maaf soal pelanggaran HAM masa lalu. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Hafid.

Meskipun demikian, menurut Hafid, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menunjukan sikap dan komitmen untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Komnas HAM pun akan terus melakukan koordinasi dan meminta komitmen itu.

"Kami akan melakukan koordinasi, jika langkah yudisial dan rekonsiliasi sudah dilakukan, dan menemui hasil, maka tidak ada alasan pemerintah meminta maaf di hadapan publik," kata Hafid.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai juga menyatakan hal yang serupa. Tapi, menurutnya, permintaan maaf secara resmi oleh kepala negara biasa dilakukan oleh banyak kepala negara. Ia mencontohkan, Perdana Menteri Australia pernah menyatakan permohonan maaf, saat terjadi diskriminasi dan pelecehan terhadap suku Aborigin.

Selain itu, tutur Haris, mantan presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), juga pernah meminta maaf,atas apa yang telah terjadi pada pemerintahan sebelum ia berkuasa. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah bertanggung jawab untuk mengurus para korban pelanggaran HAM masa lalu. Salah satunya adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak mungkin (minta maaf), pemerintahan baru kerja beberapa bulan. Ada proses, sejauh mana tanggung jawab negara. Kalau itu sudah konkret, negara yang memang bertanggung jawab, maka terbuka peluang pemerintah minta maaf," ujar Haris.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.