Komnas HAM Maklumi Pemerintah Belum Minta Maaf soal Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 11/12/2014, 20:01 WIB
Konferensi pers Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/12/2014). KOMPAS.com/Abba GabrillinKonferensi pers Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas memaklumi pemerintah yang hingga saat ini belum juga menyatakan permohonan maaf terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Saat ini, yang dinilai lebih penting bukanlah permintaan maaf pemerintah, melainkan perlakuan apa yang dilakukan pemerintah terhadap para korban pelanggaran HAM.

"Mungkin betul, ini belum waktunya. Mereka (Jokowi-JK) baru kerja 51 hari, jadi masih banyak waktu untuk menilai sikap mereka bagi kasus HAM," ujar Hafid, dalam konferensi pers Komnas HAM bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Sebagai informasi, dalam Lokakarya Nasional yang diselenggarakan Komnas HAM dan LPSK, pada Rabu (10/12/2014), Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pernyataan yang menyebutkan pemerintah belum perlu untuk meminta maaf soal pelanggaran HAM masa lalu. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Hafid.

Meskipun demikian, menurut Hafid, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menunjukan sikap dan komitmen untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Komnas HAM pun akan terus melakukan koordinasi dan meminta komitmen itu.


"Kami akan melakukan koordinasi, jika langkah yudisial dan rekonsiliasi sudah dilakukan, dan menemui hasil, maka tidak ada alasan pemerintah meminta maaf di hadapan publik," kata Hafid.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai juga menyatakan hal yang serupa. Tapi, menurutnya, permintaan maaf secara resmi oleh kepala negara biasa dilakukan oleh banyak kepala negara. Ia mencontohkan, Perdana Menteri Australia pernah menyatakan permohonan maaf, saat terjadi diskriminasi dan pelecehan terhadap suku Aborigin.

Selain itu, tutur Haris, mantan presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), juga pernah meminta maaf,atas apa yang telah terjadi pada pemerintahan sebelum ia berkuasa. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah bertanggung jawab untuk mengurus para korban pelanggaran HAM masa lalu. Salah satunya adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban.

"Tidak mungkin (minta maaf), pemerintahan baru kerja beberapa bulan. Ada proses, sejauh mana tanggung jawab negara. Kalau itu sudah konkret, negara yang memang bertanggung jawab, maka terbuka peluang pemerintah minta maaf," ujar Haris.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X