Kompas.com - 11/12/2014, 18:59 WIB
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai (kiri), dan Wakil LPSK, Hasto Atmojo Suryo menyampaikan laporan setahun kinerja lembaga tersebut di Jakarta, Jumat (27/12). Berdasarkan data LPSK, dari 1.555 permohonan perlindungan, 1.151 permohonan berasal dari korban pelanggaran HAM berat. LPSK memperkirakan tahun 2014 jumlah permohonan meningkat terkait Pemilihan Umum. Kompas/Lucky Pransiska (UKI) 27-12-2013 Kompas/Lucky PransiskaKetua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai (kiri), dan Wakil LPSK, Hasto Atmojo Suryo menyampaikan laporan setahun kinerja lembaga tersebut di Jakarta, Jumat (27/12). Berdasarkan data LPSK, dari 1.555 permohonan perlindungan, 1.151 permohonan berasal dari korban pelanggaran HAM berat. LPSK memperkirakan tahun 2014 jumlah permohonan meningkat terkait Pemilihan Umum. Kompas/Lucky Pransiska (UKI) 27-12-2013
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, pemerintah harus segera melakukan rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu. Salah satu yang perlu dilakukan adalah menghapus stigmatisasi terhadap korban HAM.

"Korban sering dituduh sebagai pelaku. Dilekatkan pada diri mereka, bahwa mereka pelaku kejahatan. Ini perlu dihentikan, agar mereka tidak dibayang-bayangi stigma," ujar Haris, saat menggelar konferensi pers bersama Komnas HAM, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Menurut Haris, rehabilitasi bagi para korban HAM sudah sangat mendesak. Perlakuan tidak adil, dan kondisi sosial yang buruk bagi para korban, pasca-terjadinya pelanggaran HAM, membuat Komnas HAM harus membuat rekomendasi, menyatakan korban pelanggaran HAM berat sebagai korban. Hal itu agar penetapan seseorang sebagai korban dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

Dalam rencana aksi nasional, sebut Haris, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun program-program yang bisa memfasilitasi apa yang menjadi hak korban. Misalnya, mencarikan pekerjaan, dan membantu korban yang mengalami kesulitan ekonomi. "Pemda bisa fasilitasi korban agar memperoleh pemenuhan hak pangan atau sandang," kata Haris.

Lebih lanjut, menurut Haris, perwakilan Komnas HAM dan LPSK di daerah seharusnya dapat mengakomodasi korban HAM dengan kearifan lokal di masing-masing daerah. Sehingga, para korban dapat memahami bagaimana budaya masyarakat lokal, kemudian dapat menjalankan hak-haknya sesuai kebiasan setempat.

Menurut Haris, selama ini belum ada perwakilan LPSK di daerah-daerah. Maka, dalam Lokakarya bersama antara Komnas HAM dan LPSK, direkomendasikan agar ada perwakilan di masing-masing lembaga daerah. Hal itu demi memperhatikan aspirasi setiap korban, terutama bagi korban HAM di daerah yang rawan terjadi konflik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.