Kompas.com - 11/12/2014, 18:27 WIB
Konferensi pers Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/12/2014). KOMPAS.com/Abba GabrillinKonferensi pers Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baru saja menyelesaikan Lokakarya Nasional, yang diadakan bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lokakarya yang dilakukan selama dua hari tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi darurat untuk Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Yang sangat urgen, Jokowi harus menggunakan kewenangan sebagai Presiden untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu. Kemudian, memilih pejabat yang punya komitmen, yang punya misi penyelesaian kasus HAM," ujar Ketua Komnas HAM Hafid Abbas dalam konferensi pers di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Kemudian, Hafid melanjutkan, Jokowi perlu segera membentuk pengadilan ad hoc yang khusus untuk menangani kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM dan LPSK, sebut Hafid, juga mendesak Jokowi untuk mengeluarkan keputusan presiden untuk memerintahkan melakukan pencarian korban penghilangan paksa.

Terakhir, Hafid mengatakan, Jokowi dapat mendesak dibentuknya komisi kebebaran dan melakukan upaya rekonsialisi untuk daerah-daerah khusus seperti Aceh dan Papua.

Sementara itu, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, rekomendasi itu tidak hanya untuk Presiden tetapi juga bagi elemen negara lainnya di tingkat nasional, menyangkut legislatif dan yudikatif, juga di tingkat pemerintah daerah dan institusi terkait lainnya.

"Rehabilitasi sangat mendesak, Komnas HAM harus membuat rekomendasi, menyatakan korban HAM berat sebagai korban. Agar penetapan seseorang sebagai korban dapat dipertanggungjawabkan," kata Haris.

Dalam rangka memperingati hari HAM dunia, Komnas HAM dan LPSK mengadakan Lokakarya berjudul "Merumuskan Jalan Indonesia: Menjadikan Hak Azasi Manusia sebagai Fondasi Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Acara tersebut digelar selama dua hari, pada 10-11 Desember 2014.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.