Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesepuh Golkar Diminta "Turun Gunung" Paksa Kedua Kubu Gelar Munas Rekonsiliasi

Kompas.com - 11/12/2014, 17:02 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Sesepuh Partai Golkar yang benar-benar netral diminta segera "turun gunung" untuk memediasi kedua kubu dalam menyelesaikan konflik di tubuh Golkar. Pasalnya, perpecahan Golkar semakin merembet.

Hal itu disampaikan politisi senior Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, kepada Kompas.com, Kamis (11/12/2014).

"Jika keduanya tidak mau juga dibujuk untuk islah, ya sebaiknya dipaksa saja dengan digelar munas rekonsiliasi. Itu jalan keluar yang bisa dilakukan," kata Hajriyanto.

Hajriyanto menambahkan, syarat terpenting munas rekonsiliasi adalah benar-benar imparsial. Kalau perlu, kata dia, kepanitiaan munas rekonsiliasi itu diisi tokoh-tokoh yang tidak mau lagi menjadi pengurus DPP Golkar hasil rekonsiliasi.

"Agar tidak ada konflik kepentingan," ujar Hajriyanto.

Hal itu diminta Hajriyanto lantaran perpecahan Golkar kini merembet ke Fraksi Golkar di DPR.

"Perpecahan antar-dua kubu dalam Partai Golkar yang semula masih sangat elitis kini mulai masif. Lihat saja sudah mulai masuk ke Fraksi Partai Golkar di DPR. Bayangkan jika fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai sudah mulai terbelah juga!" katanya.

Ia khawatir perpecahan tidak lama lagi merembet ke DPD I (provinsi) lalu DPD II (kabupaten/kota). Ia juga khawatir terhadap pembahasan di DPR seperti wacana penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi dan Perppu Pilkada.

Setelah merembet ke fraksi, ujarnya, akhirnya yang berlangsung adalah kuat-kuatan politik. Masing-masing ingin menunjukkan eksistensinya secara de facto bahwa yang terpenting kubu mereka hadir di medan politik.

"Ini ciri dari telah terjadinya perpecahan. Semakin masif suatu perpecahan semakin kompleks dan rumit untuk direkonsiliasikan," ujar mantan Wakil Ketua MPR itu.

Ketua Umum Partai Golkar versi Muyawarah Nasional IX Jakarta, Agung Laksono, sebelumnya menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR dan Agun Gunandjar sebagai Ketua Fraksi Golkar di MPR.

Menurut Agung, dengan pergantian ini, Agus dan Agun dapat segera melaksanakan tugasnya di DPR dan MPR. (Baca: Agung Laksono Ganti Ketua Fraksi DPR dan MPR Pro Aburizal Bakrie)

Namun, pimpinan DPR tidak mengakui kubu Agung. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, pimpinan DPR hanya mengakui susunan fraksi dari kubu Aburizal Bakrie. (Baca: Pimpinan DPR Tak Akui Fraksi Golkar Bentukan Agung Laksono)

Ketua Harian DPP Golkar kubu Aburizal, MS Hidayat, berusaha menyelesaikan konflik tersebut. Ia sudah menemui Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas IX Jakarta, Yorris Raweyai, di kantor DPP Golkar. (Baca: Selesaikan Konflik Golkar, Agung Buka Ruang Pertemuan dengan Aburizal)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com