Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesepuh Golkar Diminta "Turun Gunung" Paksa Kedua Kubu Gelar Munas Rekonsiliasi

Kompas.com - 11/12/2014, 17:02 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Sesepuh Partai Golkar yang benar-benar netral diminta segera "turun gunung" untuk memediasi kedua kubu dalam menyelesaikan konflik di tubuh Golkar. Pasalnya, perpecahan Golkar semakin merembet.

Hal itu disampaikan politisi senior Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, kepada Kompas.com, Kamis (11/12/2014).

"Jika keduanya tidak mau juga dibujuk untuk islah, ya sebaiknya dipaksa saja dengan digelar munas rekonsiliasi. Itu jalan keluar yang bisa dilakukan," kata Hajriyanto.

Hajriyanto menambahkan, syarat terpenting munas rekonsiliasi adalah benar-benar imparsial. Kalau perlu, kata dia, kepanitiaan munas rekonsiliasi itu diisi tokoh-tokoh yang tidak mau lagi menjadi pengurus DPP Golkar hasil rekonsiliasi.

"Agar tidak ada konflik kepentingan," ujar Hajriyanto.

Hal itu diminta Hajriyanto lantaran perpecahan Golkar kini merembet ke Fraksi Golkar di DPR.

"Perpecahan antar-dua kubu dalam Partai Golkar yang semula masih sangat elitis kini mulai masif. Lihat saja sudah mulai masuk ke Fraksi Partai Golkar di DPR. Bayangkan jika fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai sudah mulai terbelah juga!" katanya.

Ia khawatir perpecahan tidak lama lagi merembet ke DPD I (provinsi) lalu DPD II (kabupaten/kota). Ia juga khawatir terhadap pembahasan di DPR seperti wacana penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi dan Perppu Pilkada.

Setelah merembet ke fraksi, ujarnya, akhirnya yang berlangsung adalah kuat-kuatan politik. Masing-masing ingin menunjukkan eksistensinya secara de facto bahwa yang terpenting kubu mereka hadir di medan politik.

"Ini ciri dari telah terjadinya perpecahan. Semakin masif suatu perpecahan semakin kompleks dan rumit untuk direkonsiliasikan," ujar mantan Wakil Ketua MPR itu.

Ketua Umum Partai Golkar versi Muyawarah Nasional IX Jakarta, Agung Laksono, sebelumnya menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR dan Agun Gunandjar sebagai Ketua Fraksi Golkar di MPR.

Menurut Agung, dengan pergantian ini, Agus dan Agun dapat segera melaksanakan tugasnya di DPR dan MPR. (Baca: Agung Laksono Ganti Ketua Fraksi DPR dan MPR Pro Aburizal Bakrie)

Namun, pimpinan DPR tidak mengakui kubu Agung. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, pimpinan DPR hanya mengakui susunan fraksi dari kubu Aburizal Bakrie. (Baca: Pimpinan DPR Tak Akui Fraksi Golkar Bentukan Agung Laksono)

Ketua Harian DPP Golkar kubu Aburizal, MS Hidayat, berusaha menyelesaikan konflik tersebut. Ia sudah menemui Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas IX Jakarta, Yorris Raweyai, di kantor DPP Golkar. (Baca: Selesaikan Konflik Golkar, Agung Buka Ruang Pertemuan dengan Aburizal)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com