Tim Seleksi Persilakan Hamdan Zoelva Kembali Maju Jadi Hakim MK

Kompas.com - 10/12/2014, 17:27 WIB
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memimpin sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Rabu (6/8/2014). KOMPAS.COM/INDRA AKUNTONOKetua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memimpin sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Rabu (6/8/2014).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Harjono, menilai kesempatan Hamdan Zoelva kembali menjadi hakim konstitusi masih terbuka. Hamdan bisa saja mendaftar dalam rekrutmen yang dilakukan oleh tim seleksi.

"Bisa saja Pak Hamdan kalau mau maju lagi, bisa mendaftar," kata Harjono seusai jumpa pers di kantor Kementerian Sekretaris Negara, Rabu (10/12/2014).

Seperti diketahui, Hamdan merupakan hakim konstitusi yang diajukan pemerintah. Ia menjadi hakim MK sejak 6 Januari 2010. Pada 1 November 2013, Hamdan terpilih sebagai Ketua MK periode 2013-2016, menggantikan Akil Mochtar yang terjerat kasus suap sengketa sejumlah pilkada.

Hamdan pun sempat menyatakan ketertarikannya kembali menjadi hakim konstitusi. Hamdan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim konstitusi pada 6 Januari 2014. "Kalau diminta diberi kepercayaan, insya Allah," ujar Hamdan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Jemput bola

Pendaftaran calon hakim konstitusi akan dibuka oleh tim seleksi mulai Kamis (11/12/2014). Selain membuat pendaftaran terbuka, tim seleksi juga berinisiatif mendekati orang-orang yang dianggap potensial sebagai hakim konstitusi.

"Kami akan jemput bola, antisipasi kalau peminatnya tidak banyak, padahal menurut kita ada orang yang layak. Jadi, hanya menghilangkan handicapped orang untuk daftar," kata Ketua Tim Seleksi Hakim MK Saldi Isra.

Meski akan didekati dan diajukan tim seleksi, calon itu dipastikan tak akan mendapat perlakuan khusus dan tetap harus menjalani proses seleksi yang dilakukan dalam dua tahap tersebut. "Mereka sama sekali tidak diberikan fasilitas apa pun," ucap Saldi.

Anggota Tim Seleksi, Refli Harun, mengatakan bahwa pihaknya sama sekali belum menyusun orang-orang yang akan didekati untuk maju sebagai calon hakim konstitusi. Menurut dia, pendekatan ini sangat tergantung pada jumlah peserta yang mendaftar.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

Nasional
UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Putuskan Diskualifikasi Pasangan Orient-Thobias

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Putuskan Diskualifikasi Pasangan Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Bertambah 167, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.073 Orang

UPDATE 15 April: Bertambah 167, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.073 Orang

Nasional
BPOM Sebut Proses Pembuatan Vaksin Nusantara Loncat, Tak Lewati Tahap Preclinic

BPOM Sebut Proses Pembuatan Vaksin Nusantara Loncat, Tak Lewati Tahap Preclinic

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X