Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/12/2014, 14:00 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Asep Salahudin

KOMPAS.com - Hubungan agama dan negara telah lama dipercakapkan oleh bangsa kita. Di sidang-sidang Konstituante, salah satu tema yang hangat diperdebatkan adalah posisi agama kaitannya dengan negara. Apakah mau mengambil pilihan negara agama atau negara sekuler. Sidang BPUPKI merekam pertentangan antara nasionalis sekuler dan nasionalis Muslim (Faisal Ismail), kebangsaan, Islam dan ideologi Barat modern sekuler (AMW Pranarka). Kata John Titaley, tiga kekuatan ideologis dengan sengit bertarung dalam sidang itu adalah Nasionalisme, Islam, dan Sosialisme/Marxisme.

Perdebatan panjang itu akhirnya menemukan titik temu: Pancasila sebagai jalan tengah. Dan dengan lapang, semua agama, kepercayaan, dan etnik menerimanya. Ide tentang dasar negara yang awalnya diajukan Mohammad Yamin dan kawan-kawan dalam pidatonya pada sidang BPUPKI dan dideklarasikan Ir Soekarno dengan nama Pancasila pada 1 Juni 1945 telah tampil menyelamatkan sengketa politik berbasiskan sentimen teologis. Pancasila sebagai dasar negara hasil dari sebuah kompromi agung, dari konsensus warga bangsa dengan melihat fakta sosiologis masyarakat Nusantara yang heterogen sekaligus mempertimbangkan fakta teologis yang menjadi keyakinan masyarakat negeri kepulauan.

Pancasila jadi payung yang menaungi semua keragaman dan memberikan jaminan tentang tekad hidup dalam NKRI. Pancasila inilah sejatinya yang menjadi perekat kokohnya negara persatuan. Padahal, sebelumnya masih berupa puak yang terserak, kerajaan tersebar dengan bahasa dan budaya yang juga berlainan.

Berkah Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur kearifan lokal dan dari spirit keagamaan kita sebagai bangsa masih bertahan sampai sekarang. Maka, dalam konteks negara kebangsaan, tidak semestinya  dilakukan: pertama, satu kelompok merasa lebih dominan dibandingkan dengan kelompok lain; kedua, menyelesaikan sejumlah persoalan publik dengan mendahulukan akal sehat dan kepentingan bersama; ketiga, tidak diperkenankan sebuah ormas mendesakkan keinginannya kepada ”negara” atas dasar keyakinan subyektif; keempat, selalu yang mesti dilakukan adalah dialog atau musyawarah mufakat menjadi pintu masuk dalam menyelesaikan hal ihwal.

Narasi tunggal

Kesalahan besar Orde Baru dalam kaitan dengan Pancasila tak boleh terulang. Orde Baru meski selalu mendengungkan kembali Pancasila dan UUD 1945, dalam praktiknya, Pancasila telah dikerdilkan menjadi sebuah ”ideologi tertutup”, dikerangkeng dalam penafsiran tunggal. Dosa besar negara despotik yang dipimpin rezim Soeharto selama 32 tahun bermula karena iklim kebenaran dan monopoli penafsiran terhadap Pancasila. Di luar tafsir penguasa dianggap bidah dan berbahaya. Di pusaran ini kemudian yang dilakukan tidak terus-menerus memperkaya wawasan Pancasila, tetapi membuat Pancasila kian tak menampilkan khitahnya seperti yang dahulu dirumuskan para penemunya.

Mungkin masih ingat dalam memori anak bangsa yang mengalami masa peradaban gelap Orde Baru bagaimana Pancasila lengkap dengan P4-nya dijejalkan kepada publik lewat indoktrinasi, pemaksaan dan jauh dari yang disebut Jurgen Habermas penciptaan ruang deliberatif bagi terjadinya percakapan yang mengedepankan kesetaraan dan kekuatan nalar. Kaum penguasa memosisikan diri sebagai para pihak yang seakan telah menjadikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan politik hariannya secara istikamah. Padahal, kenyataannya, justru sebaliknya.

Cara-cara tak patut seperti inilah yang kemudian pada titik tertentu membuat sebagian kelompok menjadi alergi dengan beragam hal  berbau Pancasila. Kelompok-kelompok ini, baik yang berada di sisi kiri ataupun kanan, setelah Orde Baru tumbang kemudian melakukan kontestasi ideologis menawarkan ”dasar negara” yang dianggapnya lebih manjur ketimbang Pancasila. Banyak ormas yang ”menggarap” masyarakat untuk memiliki pemahaman seperti mereka. Tak sedikit masyarakat termakan fantasi ideologis-metafisisnya yang sama sekali berbanding terbalik dengan Pancasila.

Anehnya cara-cara yang dilakukan tak jauh beda dengan aparatus Orde Baru: indoktrinasi, cuci otak, pengajian-pengajian tertutup, memonopoli kebenaran, menganggap liyan sebagai kafir. Bahkan lebih jauh dari itu memandang eksistensi Indonesia sebagai ”negara transisi” untuk kemudian kelak harus berubah menuju negara yang sesuai dengan kerajaan Tuhan yang dibayangkannya secara sepihak.

Tiba-tiba di tengah situasi negara yang tak stabil, anggota Dewan yang tak henti bertengkar, dan ekonomi yang tak mendistribusikan kesejahteraan dikepung pekik ormas yang menawarkan ”politik metafisika-skolastik”, menyerukan pentingnya menghidupkan kembali khilafah siasat Abad Pertengahan dengan fantasi tergelarnya kesalehan bersama. Dibikinlah suasana seolah agama dan negara sesuatu yang wajib dikawinkan, bahwa mengintegrasikan agama dalam kekuasaan harga mati dengan sebuah praanggapan kemungkaran itu bermula karena agama tidak masuk dalam lingkaran kuasa.

Membutuhkan kembali

Di sinilah makna penting kita kembali kepada Pancasila. Tak semata bernostalgia, tetapi menyempurnakan cara bernegara supaya menemukan adabnya sekaligus memberikan jaminan kepada mereka yang berbeda. Kita butuh Pancasila bukan karena Pancasila sangat sempurna, melainkan justru karena komitmen bersama untuk merawat bangsa ini. Bahwa bangsa ini bukan milik satu kelompok, melainkan milik bersama sebagai ”warisan” kaum leluhur yang telah memperjuangkannya dengan jiwa dan raga. Kita butuh Pancasila karena secara teologis, ia sama sekali tak bertentangan dengan agama, bahkan merupakan tafsir kreatif dan ijtihad besar yang dilakukan para leluhur dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang ada di hadapannya. Bagaimana mereka dengan segala kebijaksanaan dan kecerdasannya menemukan ”jalan tengah” yang melegakan semua pihak, sebagaimana tempo dulu Muhammad SAW menemukan ”Piagam Madinah” yang digali dari kecermatan melihat realitas plural sekitarnya.

Mencari titik temu, bukankah ziarah kebangsaan yang diserukan Tuhan dalam senarai firman-Nya? ”Wahai para pengikut kitab suci! Marilah kamu semua menuju kepada ajaran dasar kesamaan antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tak menyembah kecuali Allah Tuhan Yang Maha Esa dan bahwa sebagian dari kita—sesama manusia—tidak mengangkat sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah Tuhan Yang Maha Esa! Tetapi, jika mereka, para pengikut kitab suci itu menolak, katakanlah olehmu sekalian (wahai kaum beriman), kepada para pengikut kitab suci itu, ’Bersaksilah kamu semua bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kaum Muslimin)’.” (Q, 3: 64)

Atau dalam ungkapan Goenawan Mohamad, ”Kita membutuhkan Pancasila kembali karena ia merupakan rumusan yang ringkas dari ikhtiar bangsa kita yang sedang meniti buih untuk dengan selamat mencapai persatuan dalam perbedaan.... Kita membutuhkan Pancasila kembali untuk mengukuhkan, kita mau tak mau perlu hidup dengan sebuah pandangan dan sikap yang manusiawi—yang mengakui peliknya hidup bermasyarakat. Kita membutuhkan Pancasila kembali karena merupakan proses negosiasi terus-menerus dari sebuah bangsa yang tak pernah tunggal, tak sepenuhnya bisa ”eka, dan tak ada yang bisa sepenuhnya meyakinkan, dirinya, kaumnya, mewakili sesuatu yang Mahabenar. Kita membutuhkan Pancasila kembali: seperti saya katakan di atas, kita hidup di sebuah zaman yang makin menyadari ketidaksempurnaan nasib manusia.”

Kehebatan Pancasila itu terletak ketika ia menjadi laku. Pandu yang dapat mempercepat terwujudnya masyarakat utama.

Asep Salahudin
Dekan Fakultas Syariah IAILM Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya; Peneliti di Lakpesdam PWNU Jawa Barat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, IDI: Jangan Beli Obat Sembarangan Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, IDI: Jangan Beli Obat Sembarangan Tanpa Resep Dokter

Nasional
DPR Minta Pemerintah Cek Ulang Izin Meikarta yang Rugikan Banyak Konsumen

DPR Minta Pemerintah Cek Ulang Izin Meikarta yang Rugikan Banyak Konsumen

Nasional
Ketua LPSK Pastikan Beri Perlindungan Bharada E hingga Status Narapidana

Ketua LPSK Pastikan Beri Perlindungan Bharada E hingga Status Narapidana

Nasional
Ketua LPSK Optimistis Amicus Curiae Akan Ilhami Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Bharada E

Ketua LPSK Optimistis Amicus Curiae Akan Ilhami Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Bharada E

Nasional
Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Nasional
Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Nasional
Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Nasional
Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Nasional
Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Nasional
PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

Nasional
LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

Nasional
Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.