Kompas.com - 10/12/2014, 09:36 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Andi Hamzah menilai, keputusan Presiden Joko Widodo menolak grasi yang diajukan 64 terpidana kasus narkoba terlalu terburu-buru. Seharusnya, menurut Andi, Jokowi melakukan peninjauan atas tingkat kesalahan terpidana sebelum memutuskan menolak grasi yang diajukan.

"Terlalu terburu-buru, harusnya diteliti dulu. Mungkin ini memperlihatkan dia tegas, tapi kurang mendalami dulu," ujar Andi, saat dihubungi, Selasa (9/12/2014) malam.

Andi mengatakan, tingkatan tindakan melawan hukum oleh terpidana mati beragam sehingga tidak boleh disamaratakan. Menurut dia, bisa saja ada segelintir orang di antara terpidana mati itu yang level kesalahannya lebih rendah daripada yang lain, seperti pengedar pemula atau hanya korban.

"Mestinya didalami satu per satu, jangan-jangan ada di antara mereka yang tidak perlu mati. Masa 64 orang sama semua? Tentu ada perbedaan," kata Andi.

Hukuman mati, lanjut dia, tepat jika dikenakan terhadap bandar besar narkoba yang "licin" dan berkali-kali mengulangi tindakannya. Lagi pula, kata Andi, eksekusi mati tak lantas menimbulkan efek jera terhadap pemakai maupun pengedarnya.

"Sama seperti korupsi, masalahnya tidak akan berhenti-berhenti. Nanti ada lagi, masih bakal ada lagi," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi memastikan akan menolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Penolakan permohonan grasi itu, menurut Jokowi, sangat penting untuk memberikan efek jera bagi para bandar, pengedar, maupun pengguna.

"Saya akan tolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Saat ini permohonannya sebagian sudah ada di meja saya dan sebagian masih berputar-putar di lingkungan Istana," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, kesalahan itu sulit untuk dimaafkan karena mereka umumnya adalah para bandar besar yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Nasional
Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Nasional
Komisi II DPR Tunda Rapat Kerja Penetapan Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR Tunda Rapat Kerja Penetapan Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Nasional
Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Nasional
Mengaktivasi Fungsi Negara

Mengaktivasi Fungsi Negara

Nasional
Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Nasional
Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Nasional
Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Nasional
Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Nasional
Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

Nasional
Nasdem Tak Mau Buru-buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasdem Tak Mau Buru-buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasional
KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.