Mendagri: Ditjen Pemberdayaan Desa dan Semua Pegawainya Pindah ke Kementerian Desa

Kompas.com - 09/12/2014, 22:53 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Indra Akunto/KOMPAS.comMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri berencana akan "menghibahkan" salah satu direktorat jenderal miliknya ke Kementerian Desa. Adapun ditjen yang dimaksud ialah Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Dijumpai di kantornya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemindahan Ditjen PMD ke Kementerian Desa dilakukan sebagai langkah efisiensi kinerja. Dalam perpindahan itu, rencananya semua pegawai yang terdapat di ditjen tersebut juga akan turut pindah ke kementerian baru itu.

"Yang PMD-nya semuanya ikut pindah ke Kementerian Desa, termasuk pegawainya," kata Tjahjo, Selasa (9/12/2014).

Meski demikian, Kemendagri rencananya akan tetap membentuk unit khusus yang bertugas untuk menangani persoalan perdesaan. Sebab, selama ini lingkup kerja Kemendagri mencapai tingkat pedesaan. Unit tersebut nantinya akan bekerja di bawah koordinasi Ditjen Pemerintahan Umum (PUM).

"Kami akan membentuk Unit Pemerintahan Desa karena Kemendagri kan (lingkup kerjanya) dari pusat sampai desa," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal PMD Tarmizi A Karim mengatakan, rencana pelimpahan Ditjen PMD itu masih dalam tataran pembahasan. Ia pun belum dapat memastikan kepastian perpindahan tersebut.

Menurut dia, proses perpindahan itu akan menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. "Ini yang lagi dibahas, jadi bagaimana keputusan Menpan," ujarnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X