Relawan Minta Jokowi Pilih Kepala BIN yang Bebas dari Pelanggaran HAM

Kompas.com - 09/12/2014, 15:30 WIB
In this handout photograph taken on October 22, 2014 and released by the presidential palace on October 25, 2014, Indonesian President Joko Widodo prepares for an official portrait session at the presidential palace in Jakarta.  Joko Widodo, 53, popularly known by his nickname Jokowi was inaugurated as Indonesia's president October 20, capping a remarkable rise from an upbringing in a riverside slum.    AFP PHOTO / SETNEG / CAHYO BRURI SASMITO SETNEG / CAHYO BRURI SASMITOIn this handout photograph taken on October 22, 2014 and released by the presidential palace on October 25, 2014, Indonesian President Joko Widodo prepares for an official portrait session at the presidential palace in Jakarta. Joko Widodo, 53, popularly known by his nickname Jokowi was inaugurated as Indonesia's president October 20, capping a remarkable rise from an upbringing in a riverside slum. AFP PHOTO / SETNEG / CAHYO BRURI SASMITO
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada pilpres 2014 lalu meminta Presiden mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh Kepala Badan Intelijen Negara yang akan dipilihnya nanti. Relawan ingin agar kepala BIN terbebas dari segala kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu.

"Kami organ-organ pendukung Jokowi meminta perhatian Presiden agar dalam menunjuk kepala BIN untuk memeriksa rekam jejak calon," kata Sekjen Almisbat Hendrik Sirait dalam konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Selain Almisbat, hadir dalam kesempatan itu relawan lainnya yakni Projo, Seknas Jokowi, JNIB, RPJB, PIR, Duta Jokowi, Garda Pemuda NasDem, Jasmev dan Kornas. Mereka menilai, peran Kepala BIN amat penting untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi. Peran tersebut tidak akan bisa maksimal jika Kepala BIN justru juga pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

"Kepala BIN harus bebas dari korupsi dan tidak terjerat dalam kasus atau peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu," tegas Hendrik.

Saat ini Kepala BIN masih dijabat oleh Marciano Norman yang dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 19 Oktober 2011. Jokowi belum membuka siapa saja calon yang akan menggantikan Norman di kabinetnya.

Jokowi juga belum mengumumkan, kapan penunjukan kepala BIN yang baru akan dilakukan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu secara berkeadilan," kata Presiden dalam acara peringatan Hari HAM di Gedung Senisono, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Selasa (9/12/2014), seperti dikutip Antara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden menegaskan, pihaknya harus memegang teguh dalam rel konstitusi atau UUD 1945 yang sudah jelas memberikan penghargaan terhadap HAM sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.