Kompas.com - 09/12/2014, 15:24 WIB
Sejumlah aktivis KontraS yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi Kamisan ke-298 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013). Aksi tersebut untuk kembali memberikan masukan dan desakan kepada Bapak Presiden atas lambannya penanganan peristiwa Pelanggaran HAM oleh pemerintah yang mengakibatkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban menjadi terus terabaikan. Kamisan ini juga memperingati 15 tahun berdirinya Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 20 Maret, kemarin. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO Sejumlah aktivis KontraS yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi Kamisan ke-298 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013). Aksi tersebut untuk kembali memberikan masukan dan desakan kepada Bapak Presiden atas lambannya penanganan peristiwa Pelanggaran HAM oleh pemerintah yang mengakibatkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban menjadi terus terabaikan. Kamisan ini juga memperingati 15 tahun berdirinya Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 20 Maret, kemarin.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2014 lalu mendesak pemerintah serius menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Para relawan menilai, penuntasan pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu atau yang terjadi baru-baru ini, sangat penting untuk segera diusut tuntas.

"Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak memiliki pilihan lain selain menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu dan segera memutus rantai kekerasan. Hanya dengan ini maka pemerintahan ini memiliki tonggak baru, yang membedakannya dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya," kata Sekjen Almisbat Hendrik Sirait dalam konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014). Selain Almisbat, hadir dalam kesempatan itu relawan lainnya, yakni Projo, Seknas Jokowi, JNIB, RPJB, PIR, Duta Jokowi, Garda Pemuda NasDem, Jasmev dan Kornas.

Hendrik menjelaskan, sepanjang tahun 2014 saja, pelanggaran HAM sudah berulang kali terjadi, terutama kepada warga Papua. Dia menyebutkan kasus itu di antaranya pembunuhan Jesica Elisabet Isir dan Paulus Petege di wilayah hukum Polresta Yogyakarta, pembunuhan Petius Tabuni di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, pembunuhan Carles Enumbi di wilayah hukum Polres Sulawesi Selatan.

Selain itu, ada pula kasus pelanggaran HAM di masa lalu seperti pembunuhan aktivis Munir yang belum tuntas walau terpidana kasus pembunuhan ini, Pollycarpus, telah bebas bersyarat. Belum lagi kasus Trisakti-Semanggi, Talang Sari, Wasior-Wamena, penculikan aktivis 1998 dan kekerasan 1965.

"Tidak tuntasnya peristiwa pelanggaran HAM masa lalu ini menyuburkan impunitas, tidak putusnya rantai kekerasan dan ancaman konflik sosial. Lembaga penegak hukum tidak pernah terkoreksi. Mereka yang bertanggungjawab merasa tidak menyesali perbuatannya, malah sebaliknya coba ikut mempermainkan kekuasaan," ujar Hendrik.

"Kami organ-organ pendukung Jokowi mendesak Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan laporan Pro Justicia Komnas HAM," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. "Pemerintah berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu secara berkeadilan," kata Presiden dalam acara peringatan Hari HAM di Gedung Senisono, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Selasa (9/12/2014), seperti dikutip Antara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden menegaskan, pihaknya harus memegang teguh dalam rel konstitusi atau UUD 1945 yang sudah jelas memberikan penghargaan terhadap HAM sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.