Kompas.com - 09/12/2014, 14:56 WIB
Direktur Eksekutif Soegeng Soerjadi Syndicate Sukardi Rinakit


KOMPAS/PRIYOMBODODirektur Eksekutif Soegeng Soerjadi Syndicate Sukardi Rinakit
EditorLaksono Hari Wiwoho


KOMPAS.com
- Menarik mencermati pemikiran Bupati Boyolali Seno Samodro. Dalam obrolan kami sambil menikmati jajanan tradisional di sela-sela gerimis, Jumat (5/12/2014) sore, dia mengatakan bahwa jabatan bupati, wali kota, gubernur, dan presiden sebaiknya satu periode saja. Ibarat membangun masjid atau katedral, mereka cukup meletakkan satu batu bata. Biar pemimpin berikutnya yang melanjutkan.

Gagasan itu tentu bertentangan dengan logika umum yang menginginkan masa jabatan kepala daerah dan presiden dua periode agar terjadi kesinambungan dalam implementasi kebijakan. Bagi Seno Samodro, siapa pun yang mendapatkan kesempatan itu kecenderungannya hanya akan menikmati kebun mawar kekuasaan pada periode kedua. Kinerjanya pasti melemah.

Selain itu, untuk persiapan kontestasi pada periode kedua, mereka juga memerlukan dana kampanye. Apabila dana cekak, perilaku koruptif kemungkinan besar akan terjadi. Situasi akan lebih buruk apabila petahana juga berkehendak mengembalikan biaya politik yang sudah dikeluarkan pada masa kampanye periode pertama. Pendeknya, menata Republik akan lebih mudah apabila jabatan politik dipanggul satu kali saja. Ini akan memupus patronase akut.

Dalam perspektif budaya politik, pemikiran itu bisa dibenarkan. Secara kesejarahan, bangsa Indonesia dibangun dari kultur kerajaan yang memandang kekuasaan bersifat tunggal dan tidak terbagi, jika tidak boleh disebut absolut. Siapa pun yang berada dalam lingkaran kekuasaan mendapatkan kehormatan dan hak-hak istimewa.

Dalam derajat tertentu, perpecahan Partai Golkar juga merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kekuasaan yang bersifat tunggal dan pemenuhan hak-hak istimewa itu. Dengan istilah lain, Aburizal Bakrie menghendaki dua kali kepemimpinan. Untuk itu, dia telah membangun patronase guna mengamankan kepentingannya.

Tidak mengherankan apabila dia berkemampuan menggerakkan pendukungnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional IX di Nusa Dua, Bali, dan dipilih secara aklamasi. Ia juga memecat para politisi Golkar yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai. Sebaliknya, kubu lain mencoba menggeliat melakukan perlawanan. Mereka mengibarkan bendera nilai-nilai demokrasi. Sikap politik Aburizal Bakrie yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi sasaran tembak. Demikian juga dengan fenomena aklamasi pemilihannya. Mereka berargumen Golkar tidak boleh menjadi pengkhianat demokrasi.

Untuk membuktikan keseriusan perlawanan mereka, Presidium mengadakan Munas IX tandingan di Ancol, Jakarta. Di sini, mekanisme terbuka dilakukan sebagai peluru yang dibidikkan ke Aburizal Bakrie yang dipilih secara aklamasi. Agung Laksono akhirnya terpilih sebagai ketua umum secara demokratis mengalahkan Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fenomena keterbelahan Golkar tersebut, sama dengan hasrat politik para bupati, wali kota, gubernur, dan presiden untuk mempertahankan kekuasaan selama memungkinkan (sesuai dengan aturan adalah dua periode), sebenarnya berakar jauh dalam sosialisasi keluarga, sekolah, dan lingkungan.

Para orangtua, misalnya, meskipun bangsa ini telah merdeka dan menjelma menjadi republik, secara umum dan tradisional tetap saja menginginkan anaknya dadi wong (menjadi orang). Maknanya, menjadi pegawai negeri, pejabat pemerintah, dan dalam perkembangannya termasuk menjadi ketua partai politik. Harapan orangtua tanpa kita sadari menyelusup ke dalam alam bawah sadar dan menjadi cita-cita kita sendiri.

Tidak mengherankan apabila banyak orang berkeinginan menjadi pejabat. Mereka berebut mendirikan partai politik dan mencalonkan diri menjadi presiden. Di tingkat lebih rendah, banyak orang bergabung ke dalam partai untuk bisa maju memperebutkan kursi eksekutif ataupun legislatif. Bahkan, banyak orang mendukung calon presiden bukan karena cita-cita luhur ingin melihat bangsa Indonesia lebih adil dan makmur, melainkan karena ingin jadi menteri.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyatuan hati dan tangan mereka untuk bekerja bagi rakyat patut dipertanyakan. Hal itu karena cita-cita mereka sejak kecil adalah sekadar menjadi pejabat dan bukan bekerja untuk rakyat. Setelah menjadi pejabat, mereka merasa cita-citanya sudah tercapai. Mereka miskin inisiatif, malas melayani rakyat, dan menolak hak rakyat yang ingin terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Padahal, sebagai pejabat, meminjam istilah yang mencuat dalam pertunjukan seni di Omah Petruk asuhan Romo Sindhunata, Karang Klethak, Pakem, Yogyakarta, seharusnya tidak hanya melihat perikehidupan rakyat dengan mata terbuka, tetapi juga dengan mata hati. Mata terbuka justru harus ditutup karena semu dan sering menipu. Sebaliknya, mata hati ibarat Mbok Turah yang tidak pernah kehabisan rezeki meskipun dibagikan kepada sebanyak mungkin orang yang susah dan miskin.

Kultur kekuasaan yang bersifat tunggal dan tak terbagi secara hipotesis memang membuka peluang pejabat hanya membangun patronase dan tidak bekerja keras pada periode kedua. Oleh karena itu, kontrol media dan masyarakat sipil terhadap kinerja mereka adalah mutlak. Tanpa itu, rakyat akan pesimistis karena menyaksikan elite yang tidak bekerja untuk mereka, tetapi justru sibuk saling membuat rapat tandingan!

Sukardi Rinakit
Chairman Soegeng Sarjadi Syndicate



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.